Bappenas Sebut Pembangkit Berbasis Komunitas Dorong Elektrivikasi Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai pembangkit listrik yang dikembangkan dan dikelola oleh komunitas mampu meningkatkan rasio elektrivikasi masyarakat terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik.

"Energi terbarukan yang paling diunggulkan saat ini adalah pembangkit listrik yang dikelola masyarakat. Dengan berbasis komunitas, kami harapkan bisa memproduksi (listrik) sendiri, karea untuk mengharapkan dari PLN sulit sekali," kata Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan Kennedy Simanjuntak dalam pembukaan "Green Prosperity Knowledge Fair 2016" di Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Dia mengungkapkan salah satu pembangunan pembangkit listrik yang dikelola masyarakat adalah pembangkit di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi masyarakat Indonesia mencapai 98 persen pada 2019.

Saat ini, Kennedy menyebutkan rasio elektrifikasi masyarakat Indonesia berada di kisaran 90 sampai 92 persen.

Menurut dia, masalah utama mencapai rasio elektrifikasi 100 persen adalah pada jaringan listrik terutama yang menyangkut masalah pembebasan lahan.

"Mencapai 100 persen akan mustahil kalau dengan cara biasa, kalau menggunakan pembangkit listrik berbasis komunitas mungkin bisa," kata Kennedy.

Selain itu, Kennedy juga mengapresiasi kisah sukses masyarakat yang berhasil mengembangkan pembangkit listrik komunitas dan dipamerkan dalam "Green Prosperity Knowledge Fair 2016", salah satunya pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Dia berharap masyarakat yang telah mampu melakukan swadaya listrik di komunitasnya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan melakukan pengelolaan dengan baik. (Ant)