Novanto Bacakan Kerja Kedewanan Sebelum Masuk Reses

Ketua DPR Setya Novanto melaporkan kinerja Dewan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016 ? 2017 di Sidang Paripurna, Kamis (15/12/2016). Novanto mengklaim dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung.

Selain itu terkait dengan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI) periode 2011-2016 yang berakhir masa tugasnya pada 21 Desember 2016, DPR mendorong Pemerintah untuk memperpanjang masa tugas Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2011-2016 selama 3 bulan.

"Sementara yang masih dalam proses uji kepatutan dan kelayakan adalah calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan beberapa calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat," kata Novanto saat sidang Paripurna.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan bahwa lembaganya juga telah membentuk Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan yang telah melakukan kunjungan kerja ke daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Sementara Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan TKI telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kepulauan Riau dan NTB.

"Dari seluruh Tim Pengawas yang dibentuk DPR, mendapat banyak rekomendasi secara riil merupakan solusi dari banyak temuan lapangan. Hasil temuan ini telah langsung dikonfirmasikan dengan pihak Pemerintah yang ikut serta dalam rombongan tim. Selanjutnya, hasil dari kunjungan tim-tim tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Pemerintah, baik melalui Tim maupun AKD terkait," pungkasnya.

Sementara untuk pelaksanan fungsi legislasi, DPR bersama Pemerintah telah menyetujui dua Rancangan Undang-undang untuk disahkan menjadi Undang-undang yaitu RUU Jasa Konstruksi dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Laut Singapura, 2014.?Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR dan Pemerintah memiliki komitmen bersama untuk menciptakan clean and good governance dalam setiap proses penetapan dan pelaksanaan APBN.

"Untuk itu, DPR mengharapkan Pemerintah melakukan spending review yang lebih komprehensif pada setiap akhir tahun anggaran, dan hasilnya dapat menjadi pedoman perbaikan kualitas belanja negara," tandasnya.

Terkait dengan gempa Aceh, Novanto memastikan, Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi terkait juga telah berkoordinasi untuk melakukan kunjungan dan membawa bantuan yang dapat dikumpulkan segera dari Anggota dan Pimpinan DPR. Hal ini dilakukan untuk membantu secara cepat bagi masyarakat yang terdampak gempa. Terakhir menanggapi?Aksi Super Damai Umat Islam pada 2 Desember 2016 lalu, DPR?juga mengapresiasi peserta aksi yang tertib, damai, aman serta terkendali. DPR juga?mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan dalam menjaga aksi?tersebut.

"Momen tersebut adalah bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan dewasa, karena tidak mudah jika jutaan manusia berkumpul di suatu tempat dan kegiatan berjalan dengan aman dan damai sampai berakhir. Ini luar biasa," jelasnya.