Jokowi Minta Rekonstruksi Pascagempa Aceh Dilakukan Secepatnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta rekonstruksi pascagempa Aceh dilakukan secepatnya baik untuk yang rusak ringan, sedang maupun berat.

"Penanganan pascabencana dan rekonstruksi untuk secepatnya dimulai," kata Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Presiden meminta TNI agar mengerahkan anggotanya untuk membantu dalam proses rekontruksi tersebut.

Jokowi mengapresiasi penanganan bencana beberapa hari setelah kejadian pada Rabu (7/12) berlangsung cepat dan bagus. Presiden menyaksikan sendiri hal itu saat kunjungan pertama di lokasi bencana.

"Kemudian pada kunjungan kedua saat itu saya ingin memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan bantuan pelayanan dan penanganan yang baik," katanya.

Bantuan dan pelayanan itu mulai dari pelayanan kesehatan, santunan kematian, ketersediaan logistik bagi pengungsi, bantuan bagi anak anak maupun pembangunan kembali fasilitas umum baik kantor pemerintah, sekolah, masjid dan juga rumah warga yang rusak.

Dalam ratas itu, Presiden meminta BNPB menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana tersebut dalam rangka konsolidasi dan koordinasi terutama dalam soal jumlah dan lokasi.

"Saya ingin semuanya bisa dikerjakan secepatnya terkait penanganan pascabencana dan rekonstruksi untuk secepatnya dimulai," katanya.

Selain Wapres M Jusuf Kalla, hadir dalam ratas itu antara lain Menkes Nila F Moeloek, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Effendi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Sebelumnya BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Aceh berkekuatan 6,4 pada skala Richter itu adalah 102 orang.

Jumlah itu terdiri dari 96 di Pidie Jaya, empat orang di Pidie, dan dua orang di Bireuen.

"Korban luka-luka 857 orang. Pengungsi 83.838 orang tersebar di 124 titik," tutur Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/12) Menurut dia, sebanyak 4.836 personel dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemda, relawan, NGO dan organisasi masyarakat masih melakukan penanganan darurat.

Pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dengan memasok logistik, dana, manajerial dan tertib administrasi. (Ant)