Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Terkait Pengurusan Sertifikat di BPN, Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Pungli

        Terkait Pengurusan Sertifikat di BPN, Jokowi:  Jangan Sampai Ada yang Pungli Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Palangka Raya -

        Presiden RI Joko Widodo mengingatkan seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di berbagai wilayah di Indonesia tidak melakukan pungutan liar (Pungli) terkait pengurusan sertifikasi tanah milik masyarakat.

        "Untuk urusan sertifikat, saya ingin mengingatkan lagi bahwa jangan sampai ada yang minta-minta, pungutan liar, pungli untuk urusan sertifikat," katanya di Palangka Raya, Rabu (21/12/2016).

        Dia juga berpesan kepada seluruh Kantor Pertanahan di berbagai wilayah di Indonesia agar dapat melayani masyarakat dengan baik, cepat sesuai peraturan yang berlaku.

        "Tidak boleh ada pungutan liar. Bahwa sekarang sudah ada saber pungli. Yang sudah ditangkap sudah banyak. Jangan ada yang nambah lagi. Saya titip kepada seluruh kantor BPN agar melayani masyarakat sebaik-baiknya dan dengan cepat. Awas, kalau masih ada yang minta-minta pungli," tegasnya.

        Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan telah meninggalkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada sekira Pukul 07-00 WIB.

        Berangkat dari Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, menggunakan pesawat kepresidenan, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

        Sementara sebelumnya, pada Selasa (20/12) di acara puncak puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2016 memberikan sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional kepada 1.700 warga Provisi Kalimantan Tengah.

        Sertifikat tersebut dapat digadaikan ke seluruh perbankan untuk menjadi modal usaha ataupun investasi tapi harus diperhitungkan benar-benar.

        "Jangan sampai sertifikatnya hilang karena tidak bisa mengembalikan atau mengangsur kredit di bank. Dihitung betulr-betul. Jangan gadaikan sertifikat untuk membeli kendaraan, tapi hal-hal yang produktif," katanya.

        Sementara itu, Madin, warga Kelurahan pager Jaya, Kota Palangka Raya yang mengikuti program pemberian sertifikat gratis dari pemerintah mengaku senang.

        "Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah karena melalui program ini tanah saya yang seluas 6.749 hektar kini telah bersertifikat," kata pria yang berprofesi sebagai nelayan ini. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sucipto

        Bagikan Artikel: