KIARA Sebut Pekerja Perikanan Minim Perlindungan

Program poros maritim dunia yang menjadi visi Presiden Joko Widodo perlu memiliki tujuan yang jelas sehingga jangan sampai tidak tentu arah, kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Armand Manila. "Poros maritim tak tentu arah ketika keluarga nelayan terusir dari lautnya sendiri," kata Armand Manila dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1/2017).

Menurut Armand, hal itu juga dapat diperburuk dengan belum diakuinya secara jelas perempuan nelayan sebagai subjek hukum di perundang-undangan Indonesia. Padahal, ujar dia, hal tersebut penting agar kaum perempuan nelayan juga mendapatkan dukungan yang mencukupi dan memadai dari negara.

Kiara juga menemukan minimnya perlindungan Negara bagi pekerja perikanan sehingga mereka rentan menjadi korban perbudakan di atas kapal. Menurut Pusat Data dan Informasi Kiara pada survei 2016, 92 persen persoalan dialami oleh ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan dan hanya delapan persen persoalan yang dialami oleh pekerja yang bekerja di kapal niaga.

"Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, seyogyanya bisa menjadi sarana bagi masyarakat pesisir untuk sejahtera dan berdaulat atas hak konstitusionalnya," ucapnya. Selain itu, menurut Abdul Halim, Presiden Jokowi harus berani mengevaluasi, bahkan menghentikan seluruh proyek pembangunan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak semua pihak bekerja keras dalam mewujudkan konsep poros maritim yang merupakan salah satu visi pemerintahan Republik Indonesia saat ini. "Kita sharing kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka menjadikan Indonesia poros maritim dunia," kata Menteri Susi.

Susi memaparkan, poros adalah titik asal dan bukan bagian dari jalur atau konektivitas lainnya sehingga poros membuat aktivitas ekonomi yang menghidupkan sekelilingnya. Untuk itu, ujar dia, diperlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam mewujudkan visi besar tersebut. "Indonesia sentralnya di banyak titik dan saya harapkan setiap titik bisa membangun daerahnya sendiri," katanya. (Ant)