Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya menyelaraskan mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah melalui pemetaan sekuens persoalan agar menjadi lebih kredibel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, menegaskan kebijakan perencanaan dan penganggaran akan mengikuti prinsip "money follows programs" dan bukan "money follows function".
Untuk itu, pemerintah membentuk tim kecil yang terdiri dari para pejabat eselon I dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
"Kami bentuk tim kecil untuk mengidentifikasi di level mana saja bisa berubah supaya kemudian ada mekanisme untuk mencocokan kembali, agar jangan meleset dari perencanaan semula," kata Darmin.
Tujuan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran adalah agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah memberi manfaat pada masyarakat.
Menurut Darmin, sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan perlu ada pengendalian pada kementerian atau lembaga agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan.
Pemerintah juga perlu memastikan program-program prioritas di masing-masing kementerian atau lembaga masuk dalam penganggaran APBN untuk kemudian diantisipasi agar program-program prioritas tidak menjadi korban pemotongan anggaran. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil