Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemprov Sulsel Fasilitasi Pembentukan 1.900 BUMDes

        Pemprov Sulsel Fasilitasi Pembentukan 1.900 BUMDes Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
        Warta Ekonomi, Makassar -

        Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel siap memfasilitasi pembentukan 1.900 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejauh ini, tercatat sudah ada 660 BUMDes yang terbentuk dengan omzet mencapai Rp13,27 triliun.

        Kepala Dinas PMD Sulsel Mustari Soba menuturkan potensi BUMDes amat menjanjikan lantaran alokasi dana desa mengalami peningkatan signifikan. Tercatat, alokasi dana desa pada 2017 mencapai Rp1,8 triliun atau naik tiga kali lipat dibandingkan anggaran 2015 yang hanya Rp635 miliar.

        Mustari mengatakan bahwa pada 2015 realisasi pengucuran dana desa tercatat 98,23 persen. Tidak maksimalnya dana desa tersebut lantaran adanya dua kepala desa yang bermasalah.

        "Dana desa meningkat menjadi Rp1,4 triliun pada 2016 dengan capaian hingga Desember 99,98 persen. Lalu, menjadi Rp1,8 triliun pada 2017," kata Mustari Soba di Makassar, Selasa (24/1/2017).

        Mustari mengklaim kualitas pemerintah desa semakin baik seiring dengan serapan anggaran dana desar yang rata-rata 98 persen tiap tahun. Hasil kegiatannya pun mulai dirasakan masyarakat desa di antaranya dengan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana pedesaan yang semakin meningkat.

        "Meski demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi, khususnya dalam peningkatan tata kelola organisasi keuangan desa," ujarnya.

        Guna menggenjot ekonomi masyarakat desa, Mustari menyebut Dinas PMD Sulsel bersama pemerintah kabupaten/kota akan memfasilitasi pembentukan 1.900 BUMDes atau tiga kali lipat dari yang ada saat ini. Program itu, kata dia, didukung Kementerian PDT dan Transmigrasi yang akan menjadikan BUMDes sebagai prioritas program.

        "Menteri Desa memprioritaskan program BUMDes untuk peningkatan ekonomi kerakyatan sehingga kita dituntut untuk segera membentuk BUMDes di masing-masing desa," tutur dia.

        Mustari mengimbuhkan jumlah tenaga pendamping desa yang bertugas sebanyak 905 orang melingkupi 2.205 desa. Jumlah ini masih belum sesuai harapan sehingga tahun ini direncanakan perekrutan 500 tenaga pendamping.

        "Sudah kami laporkan ke pemerintah pusat, Sulsel masih membutuhkan 300 hingga 500 pendamping desa," tuturnya.

        Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya kepada kepala desa dan tenaga pendamping meminta para kepala desa untuk bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurut dia, kepala desa andalan harus memiliki kepercayaan diri yang kuat, cita-cita tinggi, dan berpegang pada kebenaran.

        "Kita pernah sama-sama kepala desa. Saya kepala desa satu tahun sembilan bulan dan desa saya juara Sulsel," kenang Syahrul.

        Ia menuturkan bahwa menjadi kepala desa jaminannya adalah surga. Tentunya, hal tersebut bisa terealisasi jika bekerja dengan baik, tidak berkhianat pada idealisme kebangsaan, dan tidak keluar dari akidah. Toh, kepala desa bekerja untuk kepentingan orang banyak.

        Syahrul juga menyampaikan agar kepala desa harus menjadi rahmat bagi rakyat dan melindungi rakyat. "Jangan bikin susah rakyat dan jangan sombong jadi kepala desa. Tugas kepala desa berat. Karena itu, kalian harus jadi kesatria dan pejuang. Pahlawan tidak mendahulukan dirinya dan keluarganya, dibanding tugasnya," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Tri Yari Kurniawan
        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: