Tiga Fokus BPJS Kesehatan di Tahun 2017

BPJS Kesehatan terus berupaya menghasilkan kinerja yang semakin positif dan diharapkan semakin baik untuk ke depannya. Modal kinerja yang baik ini sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal health coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hingga 13 Januari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 26.337 Fasilitas Kesehatan baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll) ?yang tersebar diseluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Firdaus mengatakan, untuk meningkatkan kinerja di tahun 2017, pihaknya memiliki 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan.

"Fokus pertama adalah Keberlangsungan finansial, bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Caranya adalah dengan Peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIS dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan," ujar Fachmi di Palembang, Rabu (25/1/2017)

Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.

Sedangkan fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas.

"Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder serta dengan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan dapat berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan," harap Fachmi Idris.