Emil Kecewa Sistem Perizinan Online Masih Kebobolan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku kecewa karena sistem perizinan online di kota Bandung masih mengalami kebobolan sehingga muncul tindakan korupsi.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan modus yang sudah ditemukan dalam sistem perizinan tersebut disalahgunakan oleh oknum petugas dengan mempersulit akses online kepada masyarakat.

"Saya kecewa ternyata sistem yang sudah kita bangun ternyata dipersusah, misalnya login-nya lelet supaya orang bingung dan akhirnya datang lagi bertemu dengan petugas pajak. Modusnya kan begitu," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (30/1/2017).

Menurutnya, kejadian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Dandan Riza Wardana oleh Tim Satreskrim Polrestabes Bandung dan Saber Pungli dijadikan momentum untuk mengingatkan kembali kepada para petugas untuk tidak macam-macam melakukan tindakan korupsi.

"Sekali lagi, saya ingatkan jangan macam-macam. Saya dengan kepolisian termasuk saber pungli sudah berkomitmen untuk menegakkan di semua pelayanan masyarakat yang punya potensi penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

Seharusnya, lanjut emil, pelayanan online ini dihindari terjadinya tatap muka antara petugas dengan masyarakat tetapi masih saja terjadi pungli sebab masih ada mental oknum dari petugas sehingga menyalahi aturan.

"Saya bilang tadi kalau teknologinya sudah paling benar, tetapi di balik teknologi itu ada operator. Kalau mental oknumnya masih ada teknologi ini akan diperlambat, dibuat susah, dan dibikin masalah," ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sendiri, sambungnya akan membentuk satgas reformasi dalam proses perizinan dan sistem online untuk memastikan teknologi yang lebih canggih.

"Ke depannya kita akan membentuk satgas reformasi dalam proses perizinan dengan sistem online yang lebih canggih," tegasnya.

Pria yang dulu berprofesi arsitek ini menilai semua sistem pelayanan masyarakat rawan pungli contohnya dinas tersebut tidak melayani masyarakat tapi ada proyek pembangunan sehingga terindikasi terjadinya praktik korupsi.

"Jadi, tetap semuanya rawan korupsi. Apakah minta ke kontraktor dan lainnya," pungkasnya.