KPPU Didesak Lebih Aktif Berantas Kartel Pangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didesak lebih aktif memberantas konglomerasi di sejumlah industri, termasuk industri pangan yang cenderung melakukan tindakan-tindakan pengendalian harga atau kartel, khususnya di Sumatera Utara.

Pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin, mengatakan jika dibiarkan maka akan membuat harga yang terbentuk dikendalikan oleh pelaku kartel. Sehingga, harga tersebut tidak mencerminkan permintaan maupun persediaan di pasaran.

"Saya pikir memang di sini letak urgensi kehadiran KPPU. Ada banyak bentuk persaingan yang tidak sehat. Jika dibiarkan hal ini akan menciptakan tidak meratanya distribusi kekayaan. Yang sangat berpeluang dikendalikan oleh beberapa orang saja. Selain itu, masalah lainnya adalah jika harga digiring ke atas karena ada persengkongkolan beberapa 'pemain' besar," katanya di Medan, Senin (30/1/2017).

Gunawan menegaskan jika praktik kartel dibiarkan maka akan merugikan masyarakat. KPPU, tegasnya, memiliki peran untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak merosot.

"Saya menilai skala prioritas yang paling penting yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah memperbaiki tata niaga pangan. Tidak bisa dipungkiri sejumlah harga pangan yang ada di masyarakat kerap dikendalikan oleh sejumlah spekulan," ujarnya.

Ditambahkannya, spekulan-spekulan di industri pangan harus diberantas habis agar pasar yang terbentuk benar-benar terbuka.

"Selanjutnya KPPU harus mengedukasi masyarakat baik itu masyarakat biasa maupun pengusaha agar memiliki wawasan yang cukup tentang persaingan usaha yang sehat. Hal ini agar dapat meningkatkan kontrol masyarakat. Selain itu, tidak sedikit pengusaha yang belum memahami tentang masalah persaingan usaha secara mendalam," pungkasnya.