Luhut Dorong Pelabuhan Tulehu jadi Kawasan KEK Pariwisata

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah, akan didorong menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

"Saya sudah cek, pelabuhan itu nanti akan kita pecah menjadi tiga bagian dan menjadi KEK," katanya melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Menurut mantan Menko Polhukam itu, ia telah melakukan kunjungan ke kawasan yang lahannya seluas 420 hektare yang bisa dijadikan pusat aktivitas ekonomi di sana.

Kunjungan kerja ke Maluku juga dilakukan dalam rangka menghadiri puncak Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2017 yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

"'Cruise terminal' (marina untuk kapal pesiar) akan dibangun, saat ini sudah ada dua 'cruise' yang merapat di sana. Pelabuhan akan dipecah menjadi tiga bagian, satu untuk penumpang atau wisatawan, satu untuk barang atau kargo, satu lagi untuk nelayan," jelasnya.

Luhut menuturkan, pemerintah pusat serius membangun infrastruktur dasar, termasuk pelabuhan, yang akan menjadi hub untuk pemerataan pembangunan di daerah.

"Maluku ini adalah provinsi termiskin nomor tiga di Indonesia, tetapi memiliki indeks kebahagian tertinggi di Tanah Air. Tidak lama lagi, Maluku akan maju bersama sektor pariwisata," tegasnya.

Luhut menilai sektor pariwisata adalah industri yang paling murah dan menyerap tenaga kerja paling banyak sehingga dapat segera dikembangkan.

Ia juga berharap dapat merealisasikan rencana menjadikan Ambon sebagai lumbung ikan nasional pada 2018.

Namun, menurut Luhut, masih ada inefisiensi yang perlu diperbaiki. "Setelah berkunjung ke pelabuhan, saya lihat semua, saya menemukan ada beberapa inefisiensi yang bisa kita benahi bersama Menteri Perhubungan, maupun dengan Pelindo IV, dan Pertamina," katanya.

Ia juga menjelaskan rencana pemerintah terkait pembangunan ekonomi di Maluku yang akan dilakukan secara efisien.

Dengan efisiensi, jelasnya, pemerintah akan menghemat belasan triliun rupiah per tahunnya. "Kami akan lakukan pembicaraan di tingkat menteri sebelum melaporkan kepada Presiden," ujarnya. (Ant)