DPD RI Sebut Sertifikasi Ulama Habiskan Waktu dan Biaya

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris angkat bicara ihwal wacana Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi ulama. Menurutnya, sertifikasi ulama yang dilakukan pemerintah merupakan pemborosan. Toh, ada beberapa organisasi keagamaan yang bisa mengurusi hal tersebut.

"Pemerintah terlalu banyak membuang waktu dan biaya karena NU dan Muhammadiyah kan bisa mengeluarkan (sertifikasi ulama). Begitu juga MUI, jadi untuk apalagi mengeluarkan anggaran untuk itu," kata Fahira seusai kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumihardjo, Kota Makassar, Senin kemarin (13/2/2017).

Fahira mengatakan wacana sertifikasi ulama itu sendiri sebenarnya sudah banyak yang menentang. Musababnya, jangan sampai sertifikasi ulama hanyalah dilakukan karena terbawa suasana saat ini. Diketahui, wacana sertifikasi ulama diajukan ke Kemenag pasca kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Habib Rizieq Shihab.

"Kalau memang niatnya untuk meningkatkan kompetensi masing-masing kader ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai hanya karena terbawa kondisi yang terjadi saat ini," ujarnya.

Fahira mengimbuhkan pihaknya akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menjelaskan ihwal wacana sertifikasi ulama tersebut kepada Komite III DPD RI. Terlebih, memang belum ada penjelasan resmi dari pemerintah kepada pihaknya ihwal wacana tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Masjid Musala Indonesia Muthahidah (IMMIM), Prof Ahmad Sewang menyatakan sertifikasi ulama boleh saja dilakukan selama tidak bermuatan politik. IMMIM sendiri menerapkan semacam sertifikasi bagi mubaliq yang akan menyiarkan ajaran Islam di masjid-masjid.

"Istilahnya kualifikasi di mana mubalig itu kita lihat secara akademik dan jam terbangnya. Lalu, diperhatikan pula posisinya di masyarakat," kata Guru Besar dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar itu.?