Ini Dukungan Pemerintah Thailand bagi Social Enterprise

Di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, social enterprise di Thailand mungkin yang paling beruntung karena memiliki dukungan struktural paling mumpuni yang melibatkan seluruh stakeholder dari lembaga pemerintah, LSM, pengusaha swasta, media, hingga pasar modal. Para stakeholder ini secara bersama-sama menyusun Master Plan 2010-2014 sebagai pedoman dalam pengembangan sektor wirausaha sosial secara berkelanjutan.

Untuk mengimplementasikan master plan tersebut, pemerintah membentuk Thai Social Enterprise Office (TSEO), mirip dengan Office of Civil Society di Inggris, sebuah lembaga pemerintah yang secara struktural berada di bawah kantor perdana menteri dengan dukungan dana sebesar US$3,2 juta.

Visi TSEO adalah menciptakan lingkungan pembelajaran (learning enviroment) bagi social enterprise di Thailand, melakukan intervensi pembangunan kapasitas (capacity building), dan membuka jalan bagi social entrepreneurs untuk mengakses modal dan sumber daya.

Dukungan nyata Pemerintah Thailand tidak berhenti di situ. Social enterprise juga dilibatkan dalam kegiatan pemerintah dalam skema kemitraan dan pemberian kontrak kerja. Misalnya Open Dream, social enterprise di bidang teknologi, pemerintah memberikan kontrak kerja untuk menyediakan layanan universal web access bagi orang-orang tunanetra.

Selain itu, TSEO mengontrak sebuah social enterprise bernama MiniMe untuk menyosialisasikan program-programnya terkait gerakan social enterprise. Social enterprise juga dikontrak berbagai lembaga pemerintah untuk melakukan persiapan menghadapi bencana alam.

Diperkirakan, terdapat 116 ribu social enterprise di Thailand. Sebagian besar masih pada tahapan awal pengembangan bisnis dan membutuhkan investasi serta pinjaman modal. Oleh karena itu, TSEO berusaha mendorong Thailand Stock Exchange untuk berinvestasi pada social enterprise. Lebih lanjut, TSEO juga merumuskan kebijakan insentif pajak bagi investor dan para social enterprise itu sendiri untuk memotivasi lebih banyak investasi ke dalam sektor social enterprise.

TSEO setidaknya menghabiskan 30 juta baht untuk pinjaman percontohan dan skema reksa dana saham yang diharapkan dapat membantu pengembangan kapasitas sektor tersebut.

Pada bulan Februari 2015 Dewan Reformasi Nasional Thailand menyetujui rancangan undang-undang social enterprise yang ditujukan untuk mempromosikan dan menginstitusionalkan gerakan social enterprise di Thailand. Pada dasarnya undang-undang tersebut membantu mengenali sebuah social enterprise melalui registrasi secara formal dengan struktur pajak tersendiri yang lebih mendukung.

Undang-undang ini juga memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi pada social enterprise, sebagai komplemen dari dukungan pemerintah berupa bantuan pendanaan. Di samping itu, undang-undang ini juga membuka kesempatan untuk capacity building bagi social enterprise dan menjadikan subjek social enterprise sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan.

Sumber: Buku?Berani Jadi Wirausaha Sosial?