Kementerian Perhubungan akan merevisi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2017 yang awalnya ditargetkan sebesar Rp10,6 triliun.
"Target perolehan PNBP Rp10,6 triliun, kita lakukan revisi dengan angka yang lebih realistis," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan pengarahan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Budi mengatakan pihaknya akan menaikkan target PNBP hingga 20 persen karena dinilai banyak fungsi-fungsi dari masing-masing sektor yang bisa dimanfaatkan. "Contohnya reklamasi, merupakan satu manfaat ekonomi yang besar dan itu riil ada wujudnya," katanya.
Sebaliknya, lanjut dia, apabila ada fungsi-fungsi yang bisa menghasilkan PNBP, tapi cenderung menyusahkan masyarakat, akan dihilangkan. "Seperti jembatan timbang, saya tidak akan tarik uang dari situ untuk kendaraan yang melampaui batas," katanya.
Dia juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengelolaan jembatan timbang. "Kalau ini dibatasi, maka angkutan barang akan pindah ke kapal Ro-Ro," katanya.
Terkait penyerapan anggaran, Budi menargetkan tahun ini bisa tercapai 92 persen dari 2016 yang hanya 83 persen. Dia menyebutkan hingga 20 Februari 2017, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp1,4 triliun atau 3,07 persen.
Untuk itu, Budi akan menggenjot setidaknya 90 persen proyek sudah dilelang pada Maret mendatang. "Bulan Maret ini sudah selesai tender-tender itu, dokumen sudah siap," katanya.
Ia mengaku progresnya agak sedikit tertunda karena tahun ini setiap proyek harus dikaji secara detil apakah sesuai dengan program atau tidak. "Saya ke setiap Dirjen itu detil satu-satu saya lihat apakah program ini bermanfaat untuk masyarakat, kalau itu dibangun tapi enggak ada manfaatnya kita 'drop' (tunda) dulu," katanya.
Terkait upaya percepatan penyerapan anggaran di sektor perkeretaapian, Budi berharap tahun ini bisa lebih baik karena tahun lalu penyerapan anggaran sektor tersebut paling rendah. "Tahun ini Insya Allah bisa karena tahun lalu banyak dana-dana dari luar jadi APBN 'di-keep' (ditahan) dulu," katanya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto