Bulog Harap Distribusi Rastra ke Puncak Meningkat

Kantor Seksi Logistik (Bulog) Timika mengharapkan distribusi beras untuk masyarakat prasejahtera (rastra) di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua tahun ini semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Seksi Logistik Timika Winarni, Sabtu (11/3/2017), mengatakan distribusi rastra ke Kabupaten Puncak pada tahun 2016 hanya untuk alokasi empat bulan dari 12 bulan yang disediakan.

Kendala utama distribusi rastra ke Kabupaten Puncak yaitu karena tingginya biaya angkutan atau sewa pesawat terbang dari Timika ke Ilaga.

"Tahun lalu Kabupaten Puncak hanya menebus rastra untuk jatah empat bulan saja karena biaya angkutnya sangat mahal. Tahun ini kami berusaha berkomunikasi dengan Pemkab Puncak, mudah-mudahan ada peningkatan distribusi rastra ke sana," jelasnya.

Winarni menerangkan bahwa biaya carter pesawat untuk distribusi rastra empat bulan ke Kabupaten Puncak dari Timika ke Ilaga ditanggung penuh oleh pihak Bulog. Pemkab Puncak hanya membayar biaya tebus rastra ke Bulog yaitu Rp1.600/kilogram.

"Bulog hanya sanggup untuk menalangi biaya carteran pesawat untuk kebutuhan empat bulan saja. Kalau ada subsidi dari Pemda setempat untuk carter pesawat dan biaya tebus rastra delapan bulan lainnya tentu distribusi rastra ke Puncak jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap Pemda Puncak dapat mempertimbangkan hal ini," ujar Winarni.

Sesuai SK Gubernur Papua tentang Penetapan Pagu Alokasi Rastra 2017, total alokasi rastra Kabupaten Puncak sebanyak 106.620 kilogram/bulan untuk kebutuhan 7.108 Rumah Tangga Sasaran/RTS selaku penerima manfaat program itu.

Dibanding 2016, alokasi rastra dan jumlah penerima manfaat rastra di Kabupaten Puncak pada 2017 mengalami penurunan.

Pada 2016, alokasi rastra ke Kabupaten Puncak sebanyak 127.950 kilogram/bulan untuk kebutuhan 8.530 RTS.

Menyinggung tentang program tol udara di Papua yang segera direalisasikan pemerintah dalam waktu dekat, Winarni mengaku belum mengetahui apakah hal itu juga bisa mengakomodasi pengiriman rastra dari Timika ke Ilaga.

"Kami belum tahu prosedurnya untuk pengiriman rastra melalui tol udara. Kalau memang hal itu bisa, tentu akan sangat membantu menekan biaya angkutan rastra ke pedalaman Papua seperti ke Kabupaten Puncak karena semuanya harus disalurkan melalui pesawat terbang. Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang nantinya ditunjuk untuk menyelenggarakan program tol udara itu," jelas Winarni.

Subsidi Tol Udara Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tahun ini mengucurkan subsidi untuk pelaksanaan program Tol Udara sebesar Rp21 miliar.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam diskusi di Jakarta, Rabu (8/3), mengatakan tol udara tersebut nantinya akan menunjang program Tol Laut yang sudah berjalan sejak 2015.

Program Tol Laut hingga kini baru menyentuh wilayah pesisir di Papua seperti Timika dan Sorong.

Agus mengatakan, untuk tahap pertama program Tol Udara akan terfokus di wilayah pegunungan Papua seperti Wamena, Timika, Yahukimo dan Ilaga dan Merauke.

"Jembatan (Tol) Udara akan kita kembangkan jauh dari pusat, terutama Papua. Kita tahu begitu ada Tol Laut harga turun 20 persen, tapi itu yang di pesisir saja ke dalamnya disparitas harga masih ada, karena itu kita bagikan atau distribusikan kargo dengan pesawat terbang," jelas Agus.

Dalam kesempatan sama, Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma mengatakan untuk tahap pertama akan diujicoba dipusatkan di tiga tempat, seperti Wamena, Timika dan Dekai.

"Nanti dari Timika ke empat lokasi, Dekai dan Wamena juga sama ke sejumlah lokasi," ucapnya.

Subsidi senilai Rp21 miliar tersebut akan disesuaikan dengan penambahan trayek ke depannya.

"Kalau ini berhasil, kita tambah tahun depan, kita enggak bisa memberikan dana besar ternyata tidak efisien," kata Maryati.

Saat ini, pelaksanaan program Tol Udara tersebut masih menunggu payung hukum, yaitu berupa Perpres yang saat ini masih digodok di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

"Saya kejar terus, mudah-mudahan Semester 1 tahun ini bisa. Nanti bisa kita tambah semula seminggu sekali (pengangkutan), menjadi dua minggu sekali," jelasnya.

Untuk operatornya, Maryati akan melakukan lelang kepada maskapai-maskapai swasta.

"Kalau penunjukan langsung kan harus BUMN, nanti jenis pesawatnya disesuaikan, seperti propeller (baling-baling) atau ATR, helikopter juga bisa kalau bisa mengangkut hingga 1,2 ton kargo," katanya. (Ant)