Pemerintah Provinsi Bali berbagi kiat dalam menangani dan menurunkan inflasi, hingga meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah terbaik untuk kawasan timur pada 2016, pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
"Keberhasilan Pemprov Bali melalui TPID menurunkan inflasi dalam beberapa tahun terakhir, hingga meraih penghargaan tingkat nasional, bukanlah pekerjaan yang mudah, namun merupakan hasil kerja keras dari semua jajaran," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, di Denpasar, Sabtu (1/4/2017).
Menurut Sudikerta yang juga Ketua TPID Bali itu, berbagai langkah strategis dan inovatif telah dilakukan oleh TPID Bali dalam upaya menurunkan inflasi yang diawali dengan pembentukan TPID di tingkat kabupaten/kota se-Bali.
Dengan demikian, koordinasi dan sinergitas akan terbentuk dengan baik dalam upaya mencegah laju inflasi, khususnya mendekati hari-hari besar keagamaan.
"Selain membentuk TPID di setiap kabupaten/kota se-Bali, TPID Bali juga rutin melakukan beberapa kegiatan seperti pasar murah serta operasi pasar, khusunya menjelang hari-hari besar keagamaan," ujarnya dalam acara 'Benchmarking Infrastuktur Ekonomi Lokal Pengendalian Inflasi dan Pencapaian MDG's Pemprov Gorontalo dan Pemprov Bali' itu.
Tidak sampai di situ, TPID Bali juga terus melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan tayang-bincang (talkshow) TPID, baik melalui media cetak maupun elektronik dalam upaya menjaga kestabilan harga menjelang hari raya sehingga laju inflasi tetap terjaga.
"Pemantauan jalur distribusi barang juga kami perhatikan, jangan sampai barang menumpuk di suatu tempat dan tidak terdistribusikan dengan baik hingga menyebabkan inflasi. Semua faktor penyebab inflasi kami cegah dengan berbagai aksi nyata, sehingga inflasi terendah diraih Bali dalam kurun 20 tahun terakhir," ucap Sudikerta.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekda Provinsi Gorontalo Prof Dr Hj Winarni Mondarfa yang juga Ketua TPID Provinsi Gorontalo. Hampir sama dengan Bali, pemprov setempat juga telah membentuk TPID di lima kabupaten/kota di Gorontalo.
Meskipun berhasil menekan angka inflasi, namun tingkat angka kemiskinan Gorontalo masih sangat tinggi yang disebabkan masyarakat Gorontalo sebagian besar bergantung pada sektor pertanian yang sangat berpengaruh pada kondisi iklim.
Untuk itu, pihaknya ingin belajar dari Pemprov Bali baik dari segi penanganan laju inflasi maupun sektor pariwisata yang menjadi faktor utama perekonomian Bali, sehingga Gorontalo bisa mengembangkan pariwisata daerahnya dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Gorontalo Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh memaparkan tentang strategi meningkatkan kesejahteraan sosial Provinsi Gorontalo.
Provinsi setempat masih terus berbenah diri terutama dari segi peningkatan pendapatan daerah, penurunan inflasi serta penurunan angka kemiskinan mengingat hingga tahun 2016, Provinsi Gorontalo masih menduduki posisi kelima tertinggi angka kemiskinan se-Indonesia yaitu angka 17-18 persen.
Zudan Arif juga menyampaikan bahwa tingkat inflasi Gorontalo yang berkisar di angka 1,30 persen dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama bawang, merica, dan tomat yang sangat bergantung pada iklim.
Untuk itu, kedepannya perlu direncanakan pergeseran dari sektor pertanian ke industri, pariwisata dan pendidikan yang tidak bergantung pada iklim.
"Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Provinsi Bali khususnya dari segi pariwisatanya, sehingga kedepannya Gorontalo tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, namun juga lainnya seperti sektor pariwisata," ujarnya.
Di hadapan sekitar 50 Kepala OPD Provinsi Gorontalo, Penjabat Gubernur juga mengajak jajarannya untuk kembali menyusun perencanaan dengan baik, menggunakan anggaran dengan tepat serta membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya sehingga angka kemiskinan Gorontalo akan menurun dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat meningkat. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: