Pemutakhiran Daftar Pemilih Dinilai Tidak akan Pernah Selesai

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Halim menilai pemutakhiran daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu tidak pernah selesai hingga 100 persen dan berpotensi menjadi konflik pemilu.

"Pada pemutakhiran data pemilih dari daftar sementara menjadi daftar tetap, dari pemilu ke pemilu, selalu tidak bisa sampai 100 persen 'clear'. Selalu ada data yang tidak bisa divalidasi," kata Abdul Halim pada uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu di Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Komisi II DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KPU yang dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing sebanyak empat orang serta lima orang dan lima orang pada Senin ini.

Kelompok pertama adalah Amus Atkana, Arief Budiman, Avi Novida Ginting Manik dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Halim menanyakan kepada mereka jika terpilih sebagai anggota KPU periode 2017-2021, bagaimana melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih agar maksimal.

"Selama ini, KPU selalu tidak dapat melakukan pemutakhiran data pemilih hingga 100 persen," katanya.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, data pemilih yang mutakhir selalu digunakan pada pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah.

Karena data pemilih yang mutakhir selalu digunakan dalam pemilu, Ferry mengusulkan agar pemutakhiran data tidak dilakukan secara berkala, tapi secara berkesinambungan.

"Daftar pemilih sebagai dari subyek demokrasi, sepatutnya menjadi prioritas," katanya.

Ferry juga mengusulkan agar dibuat sistem yang dapat memutakhirkan data pemilih secara otomatis.

Sedangkan Amus Atkana mengatakan, jika dirinya terpilih sebagai anggota KPU dia berjanji akan memperbaiki basis data pemilih.

Menurut dia, pemutakhiran data pemilih perlu diperbaiki hingga semaksimal mungkin.

"Data penduduk yang mutakhir sampai 90 persen itu sudah baik karena kalau 100 persen itu milik Tuhan," katanya. (Ant)