Komisi I Dukung Penuh Soal Badan Siber, Tapi Fadli Zon Enggak

Anggota Komisi I DPR, Sukamta mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

?Sesungguhnya sudah sejak lama kami di Komisi I mendorong segera ada badan yang secara khusus menangani keamanan siber, mengingat ancaman dari dunia maya semakin meningkat sebagaimana belum lama ini ada serangan siber melalui Malware WannaCry ke sistem komputasi di berbagai negara termasuk Indonesia.?Katanya di Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Lanjutnya, Ia berharap melalui Badan baru ini bisa segera membuat perencanaan yang matang untuk membangun sistem keamanan siber.?

?Badan ini perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk pengembangan SDM Siber yang tangguh dan membangun kemampuan teknologi siber yang mumpuni secara mandiri sehingga tidak ada ketergantungan dengan produk asing di masa depan?, Jelas Sukamta.

Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa BSSN dalam pengawasan siber berpotensi langgar hak-hak warga, Sukamta menegaskan bahwa hak-hak warga negara sangat jelas dijamin di dalam UUD 1945, "Ini adalah aturan dasar yang tidak bisa dilanggar oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya." Tegasnya.

Tambahnya, ?UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas, mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab, jadi tidak perlu ada kekhawatiran soal itu. Tentu saja dalam aplikasinya, kami di Komisi I akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Badan baru ini untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar. Sebaiknya masyarakat juga bersama sama melakukan pengawasan secara kritis", terang Sukamta.

Sebagai langkah awal pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengisi kelembagaan ini dengan SDM profesional ?yang memiliki track record yang kompeten di bidang IT. "Ini penting untuk menepis dugaan pemanfaatan badan baru ini untuk kepentingan politik." tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) jangan berfungsi sebagai badan sensor yang mengatur pendapat umum di media sosial.

"Jangan jadi badan sensor di dunia maya, sehingga orang kehilangan berekspresi, tapi juga jangan sampai muncul 'hoax' atau fitnah di media sosial, itu harus dipertimbangkan," kata Fadli Zon di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (1/6/2017).