Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).
"Ketua Dewan Pengarah Ibu Megawati, Sekretaris Pak Wisnu yang dari Hindu," kata Kepala Eksekutif UKP PIP Yudi Latief di kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Hari ini Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan sembilan pejabat Dewan Pengarah UKP PIP dan seorang Kepala Eksekutif UKP PIP.
Yudi mengatakan UKP PIP saat ini belum memiliki kantor tetap.
"Kerjanya di mal. Kita akan mencari kantor. Di tempat yang lebih mudah diakses oleh rakyat, karena kan kita akan terlibat dengan banyak komunitas, sehingga akan mudah diakses. Tidak perlu protokol yang rumit-rumit," tambah Yudi, lalu tertawa.
Dalam rapat perdana UKP PIP hari ini, Yudi mengatakan, Presiden menyampaikan beberapa pesan kepada Dewan Pengarah dan Badan Eksekutif UKP PIP.
"Supaya unit jangan hanya semacam sosialisasi, pembekalan, tetapi juga pengukuran penerapan Pancasila ke dalam berbagai indikator. Jangan abstrak, teoritis," katanya.?
"Tadi disepakati bahwa unit akan mengundang peran komunitas secara lebih luas. Jadi meski ini institusi negara, implementasinya akan mengundang berbagai komunitas. Dewan pengarahnya kan tokoh-tokoh komunitas juga," ungkap Yudi.
Badan eksekutif UKP PIP nantinya akan berisi tenaga profesional yang bisa menurunkan program yang sesuai dengan kebutuhan zaman kini.
Tentang pengurus
Yudi mengakui bahwa mantan Ketua PP Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin tadinya masuk ke dalam nama Dewan Pengarah namun akhirnya diganti dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.
"Pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden karena selain ada unit Presiden, rencananya juga kan akan dibentuk lembaga lain seperti Dewan Kerukunan Nasional, jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak?overlapping?sebagian di unit ini, sebagian di rencana-rencana yang lain," kata Yudi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan UKP PIP akan bekerja secepatnya untuk membangun kembali kesadaran masyarakat mengenai Pancasila.
"Pokoknya kami bekerja secepatnya untuk membangun kesadaran kembali. Kesadaran kita kan sudah mulai agak hilang karena sejak zaman reformasi itu kesadaran akan Pancasila, akan konstitusi sesuai dengan yang dikehendaki pendiri negara itu kan sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti. Nah ini dianggap yang utama yang nanti akan dikerjakan," kata Mahfud seusai rapat. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil