Pemerintah Segera Rilis Kebijakan Pemerataan

Pemerintah sedang merancang kebijakan pemerataan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan pemerataan akan di-launching bulan depan.

"Kita sudah siap me-launching?bulan depan," kata Darmin saat buka bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Pemerataan diyakini dapat tercapai apabila dua hal utama dipenuhi, yakni reforma agraria dan pendidikan vokasi. Reforma agraria di antaranya menyangkut distribusi tanah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berproduksi. Di sisi lain juga diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ?dilakukan melalui pendidikan.

Kebijakan pemerataan ini akan diumumkan secara bertahap. Sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah saat merilis paket-paket kebijakan ekonomi yang sampai saat ini sebanyak 14 paket. Reforma agraria menjadi satu langkah yang bakal dilakukan pertama dalam kebijakan pemerataan.

"Kenapa kita memulai dari reforma agraria dan ini yang paling sulit?" tutur Darmin.

Reforma agraria adalah masalah yang rumit di Indonesia. Ini masalah yang besar terjadi di Indonesia dan harus diselesaikan lebih awal. Dalam reforma agraria tersebut, antara lain pemerintah melakukan ser?tifikasi tanah, yakni tanah rakyat dan tanah rakyat transmigrasi. Pemerintah juga mau melakukan perbaikan penguasaan lahan.

"Syukur-syukur kepemilikan lahan," tandas Menko Perekonomian.

Ia menggambarkan lahan Perhutani yang jumlahnya besar akan digunakan untuk pemberian akses pengelolaan kepada masyarakat.