Kredit Foto: Khairunnisak Lubis
Warta Ekonomi, Medan -
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 500 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan nontunai program Keluarga Harapan di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Selasa (22/8/2017).
Kehadirannya pun dianggap sebagai motivasi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup. "Untuk sekarang ini bantuannya nontunai. Di tahun depan, juga akan ada bantuan pangan, juga bisa dipakai untuk subsidi LPG. Jadi itu kita berikan dalam bentuk tabungan, dan bisa diambil kalau diperlukan," ujar Khofifah dihadapan 500-an warga pada acara Penyerahan Bantuan Nontunai Program Keluarga Harapan.
Dalam pesannya, Khofifah sedikit menyentil sekaligus mengingatkan kepada kaum ibu, agar bantuan yang diberikan dipergunakan untuk kebutuhan hidup maupun sekolah anak. Dirinya melarang keras dana yang diberikan dalam bentuk tabungan itu dipergunakan untuk membeli yang tidak dibutuhkan.
"Doakan Presiden dan Wapres kita sehat, doakan ekonomi kita terus membaik. Kalau baik, InsyaAllah bantuannya akan ditambah. Saya berharap tidak salah menggunakannya, tidak boleh beli rokok dan pulsa. Uang PKH boleh dibelikan keperluan sekolah juga untuk Asian gizi bayi atau untuk ibu hamil," ujarnya.
Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi memberikan apresiasi kepada Mensos yang sudah menyempatkan waktu hadir di Sumut untuk menyerahkan bantuan non tunai program keluarga harapan di Deli Serdang. Kehadiran Khofifah di tengah masyarakat khususnya para penerima manfaat kata Erry, akan memotivasi diri KPM untuk memanfaatkan program keluarga harapan bagi upaya perbaikan taraf kehidupan pemenuhan kebutuhan dasar.
Dari 14 juta jiwa penduduk Sumut di 33 kabupaten/kota, 440 kecamatan dan 6.008 kelurahan/desa lanjut Gubernur, maka ada 10,22 persen atau 1,4 juta jiwa yang masih kategori miskin. Sehingga sentuhan pelayanan sosial melalui program ini berkontribusi positif bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan warga Sumut.
"Sampai sekarang sudah 293ribu KPM dari PKH yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat dikatakan seluruh penduduk miskin telah menjadi penerima manfaat dari program keluarga harapan," katanya.
Gubernur mengaku, Sumatera Utara tentu sangat merasakan dukungan dana dari Kementerian Sosial RI termasuk dana dekonsentrasi. Karenanya untuk memperluas penyebaran layanan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemprov Sumut senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan.
"Pemprov Sumut juga sebisa mungkin mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Seperti asuransi kesehatan kepada 300 ribu orang, anggarannya tahun ini hampir Rp100 miliar. Kemudian kita juga bersyukur, untuk KPM akan bertambah jumlahnya sebanyak 11ribu orang, dari 21ribu lebih menjadi 33ribu lebih pada 2018 mendatang," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Khairunnisak Lubis
Editor: Vicky Fadil