MPR: Biaya Berpolitik di Indonesia Masih Tinggi

Wakil Ketua MPR Mahyudin menyoroti masih terjadi politik berbiaya tinggi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah, yang menimbulkan efek domino terjadinya korupsi yang dilakukan anggota legislatif maupun kepala daerah terpilih.

"Ketika Pemilu Legislatif ada calon yang menghabiskan dana Rp14 miliar hingga Rp25 miliar, kalau demokrasi mahal maka korupsi tidak pernah selesai," kata Mahyudin saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di SMA Negeri 5 Balikpapan, Jumat (25/8/2017).

Dia mengakui bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum matang sehingga perlu proses pendewasaan. Pemilu dilaksanakan bukan hanya prosedural saja namun harus lebih substantif.

Menurut dia masih maraknya politik berbiaya mahal itu disebabkan masyarakat belum banyak yang sejahtera dan tingkat pendidikannya kurang memadai.

"Harapan dilaksakannya pemilu adalah rakyat bisa memilih pemimpin yang bisa perjuangkan cita-cita bangsa namun karena masyarakat belum sejahtera dan pendidikan kurang bagus maka pemilu masih diwarnai politik uang," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai kalau politik berbiaya terjadi dalam tiap pelaksanaan pemilu dan pilkada maka caleg serta kepala daerah terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkannya.

Mahyudin mengatakan mereka akan berpikir mengembalikan dana yang sudah dikeluarkannya untuk politik uang dengan barbagai cara, salah satunya korupsi uang rakyat.

"Mereka berpikir bagaimana mengembalikan dana yang dikeluarkannya ketika pemilu sehingga tidak heran banyak kepala daerah, anggota DPR, dan anggota DPRD yang ditangkap KPK," katanya.

Karena itu, menurut dia praktek politik berbiaya tinggi harus segera dihentikan karena tidak baik bagi sistem demokrasi yang sedang dikuatkan.

Selain itu, dia mengatakan banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, berdampak negatif bagi citra institusinya dan juga anggota lain yang tidak ikut korupsi. (Ant)