Begini Pesan Misbakhun untuk Pemerintah Jaga APBN

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun minta Pemerintah makin konsisten membangun pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dipatok sebesar 5,4 persen dan berupaya keras menjaga kredibilitas APBN.

"Pemerintah agar berupaya keras menjaga kredibilitas APBN agar pasar optimistis," kata Mukahmmad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Menurut Misbakhun, Pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan pasar dengan menyiapkan RAPBN yang kredibel, sehingga dapat diterima pasar dan dinilai rasional oleh pasar.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah menargetkan perekonomian nasional tahun depan tumbuh 5,4 persen, dan merujuk dari target tersebut Pemerintah perlu mendalami upaya-upaya menguatkan pasar.

"Saya menginginkan Pemerintah lebih fokus agar pasar lebih didalami dan ada penguatan untuk membangunnya," ujarnya.

Sebelumnya, pada rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (7/9), Misbakhun mengatakan Pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan pasar.

Namun, Misbakhun tetap optimistis ada peluang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui dukungan penerimaan pajak.

"Saat ini, pertumbuhan pajak masih 9,3 persen, padahal, sebelumnya sempat menyentuh angka 10-12 persen," katanya.

Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan, jika penerimaan negara dari sektor pajak besar maka defisit dapat ditekan dan Pemerintah tidak perlu melakukan pemangkasan anggaran.

Kalau penerimaan pajak tinggi, kata dia, Pemerintah tak perlu menahan pencairan angggaran dan pemotongan anggaran.

Merujuk pada nota keuangan Pemerintah dalam RAPBN 2018, target pertumbuhan ekonomi dipatok pada angkat 5,4 persen, sementara laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,5 persen.

Soal inflasi, menurut Misbakhun, Pemerintah harus optimistis dalam mengendalikan laju inflasi.

"Pertumbuhan yang tinggi tanpa pengendalian inflasi tidak menghasilkan apa pun," kataya.

Sedangkan untuk menjaga nilai tukar rupiah, Misbakhun mendorong Pemerintah dan Bank Iindonesia lebih tegas terhadap perusahaan yang mengeruk sumber daya alam (SDA) di Indonesia, tapi justru memarkir dana di luar negeri.

"Jadi ini perlu dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar," katanya.

Misbakhun juga menyoroti soal bunga dari surat utang.

Dalam asumsi RAPBN 2018, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sekitar 5,3 persen.

Misbakhun meminta Pemerintah menurunkan suku bunga SUN.

"Selama ini belum pernah Pemerintah menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi Pemerintah untuk menerbitkan surat utang dengan yield (bunga) yang lebih rendah," katanya. (Ant)