Puan Soroti APBN 2027 yang Hampir Rp4.000 Triliun: Jangan Jadi Beban Generasi

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diperkirakan mendekati Rp4.000 triliun. Angka tersebut akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun," kata Puan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Jumat (14/8/2026).

Puan mengakui angka tersebut sangat besar. Namun, menurutnya APBN merupakan instrumen politik yang menentukan bagaimana sumber daya negara digunakan untuk menjalankan program prioritas.

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," tuturnya.

Puan juga membandingkan perkembangan APBN dalam 16 tahun terakhir. Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun dan meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010.

Pada 2026, APBN telah mencapai Rp3.842 triliun. Angka tersebut disebut Puan meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan APBN pada 2000.

"Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000," ungkapnya.

Puan menyebut sejumlah agenda akan menjadi prioritas pembangunan pada 2027. Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, hingga penurunan kemiskinan.

DPR meminta penyusunan APBN 2027 memperhatikan sejumlah prinsip. Pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa mengganggu daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

Belanja negara juga diminta semakin berkualitas dan tepat sasaran. Sementara defisit serta utang negara harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," lanjutnya.

Puan juga meminta transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan.

Baca Juga: Prabowo Patok Defisit APBN 2027 Turun Jadi Rp671,2 Triliun

Menurut Puan, besarnya APBN bukan menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah. Dampak anggaran terhadap kehidupan masyarakat justru harus menjadi tolok ukur utama.

"Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," pungkasnya.