Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil berharap sistem desentralisasi atau Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) yang dijalan beberapa RW di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik, bahkan menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lainnya. Pasalnya merupakan konsep yang paling cocok dalam melakukan pemerataan pembangunan.
Ridwan Kamil menilai forum RW ini dinilai penting karena para Ketua RW merupakan pejabat terdekat yang secara struktural menyentuh langsung masyarakat.?
"Kita berharap program Bandung yang semakin baik ini yang desetralisasi khususnya PIPPK harus menjadi bukti kepada Indonesia bahwa konsep desentralisasi seperti Bandunglah yang paling cocok dalam membangun pemerataan sehingga menumbuhkan partisipasi warga," jelas Walikota Bandung kepada wartawan, Minggu (26/11/2017).
Kompisisi forum RW tersebut tersusun secara proporsional dengan keanggotaan yang merata. Ia berharap forum RW menjadi organisasi yang mampu menyampaikan aspirasu karena merwakili suara masyarakat.
"Saya lihat tadi usianya fivety-fivety ada yang senior dan junior dengan komposisi masing-masing 50 persen. Mudah-mudahan menjadi organisasi yang baik penyampai aspirasi juga memberikan suara tentang politik karena mereka mewakili suara rakyat," ungkap dia.
Kang Emil sapaan Wali kota Bandung menyebutkan hasil evaluasi selama 8 tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berharap ada komunikasi dewan agar pada 2018 bisa dikerjakan sendiri 100 persen oleh warga.?
"Kejadian di Subang dengan uang sedikit jumlah infrastruktur yang dihasilkan semakin banyak. Kalau dikerjakan warga cenderung tidak mengejar profit," tutur Emil.
Adapun Ketua Forum RW Kota Robbiana? Dani mengatakan ke depannya akan melaksanakan program yang sudah ditentukan. Salah satunya mengawal program PIPPK yang sudah dicanangkan oleh Wali kota Bandung.
Sebelumnya dikerjakan dengan melibatkan pihak ketiga atau LS tapi sekarang akan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.
"Artinya harus ada yang didorong ke Dewan supaya bisa merubah Peraturan Wali kota (Perwal) agar bisa menaungi kami secara hukum jika melakukan kesalahan agar organisasi ini lebih bermanfaat bagi masyatakat,"ucap Robbiana
Ada beberapa program yang dinilai bagus seperti PNPM, Kotaku yang merupakan hasil dari rembug warga yang diakomodir melalui posal kemudian diajukan akhirnya ditetapkan dan dikelola langsung oleh masyarakat.
"Perwal juga harus dirubah dengan cara swakelola secara teknis ke depannya akan dikaji," jelas Robbiana.
Forum RW menghimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar RW bisa membuat suatu perencanaan dan melaksanakan secara baik dan bisa dievalusi oleh masyarakat.
"Teutama pelaporan keuangan yang sangat riskan sehingga kami akan melakukan pelatihan Bimtek pembekalan kepada RW," pungkasnya.?
Ridwan Kamil menilai forum RW ini dinilai penting karena para Ketua RW merupakan pejabat terdekat yang secara struktural menyentuh langsung masyarakat.?
"Kita berharap program Bandung yang semakin baik ini yang desetralisasi khususnya PIPPK harus menjadi bukti kepada Indonesia bahwa konsep desentralisasi seperti Bandunglah yang paling cocok dalam membangun pemerataan sehingga menumbuhkan partisipasi warga," jelas Walikota Bandung kepada wartawan, Minggu (26/11/2017).
Kompisisi forum RW tersebut tersusun secara proporsional dengan keanggotaan yang merata. Ia berharap forum RW menjadi organisasi yang mampu menyampaikan aspirasu karena merwakili suara masyarakat.
"Saya lihat tadi usianya fivety-fivety ada yang senior dan junior dengan komposisi masing-masing 50 persen. Mudah-mudahan menjadi organisasi yang baik penyampai aspirasi juga memberikan suara tentang politik karena mereka mewakili suara rakyat," ungkap dia.
Kang Emil sapaan Wali kota Bandung menyebutkan hasil evaluasi selama 8 tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berharap ada komunikasi dewan agar pada 2018 bisa dikerjakan sendiri 100 persen oleh warga.?
"Kejadian di Subang dengan uang sedikit jumlah infrastruktur yang dihasilkan semakin banyak. Kalau dikerjakan warga cenderung tidak mengejar profit," tutur Emil.
Adapun Ketua Forum RW Kota Robbiana? Dani mengatakan ke depannya akan melaksanakan program yang sudah ditentukan. Salah satunya mengawal program PIPPK yang sudah dicanangkan oleh Wali kota Bandung.
Sebelumnya dikerjakan dengan melibatkan pihak ketiga atau LS tapi sekarang akan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.
"Artinya harus ada yang didorong ke Dewan supaya bisa merubah Peraturan Wali kota (Perwal) agar bisa menaungi kami secara hukum jika melakukan kesalahan agar organisasi ini lebih bermanfaat bagi masyatakat,"ucap Robbiana
Ada beberapa program yang dinilai bagus seperti PNPM, Kotaku yang merupakan hasil dari rembug warga yang diakomodir melalui posal kemudian diajukan akhirnya ditetapkan dan dikelola langsung oleh masyarakat.
"Perwal juga harus dirubah dengan cara swakelola secara teknis ke depannya akan dikaji," jelas Robbiana.
Forum RW menghimbau kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar RW bisa membuat suatu perencanaan dan melaksanakan secara baik dan bisa dievalusi oleh masyarakat.
"Teutama pelaporan keuangan yang sangat riskan sehingga kami akan melakukan pelatihan Bimtek pembekalan kepada RW," pungkasnya.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: