Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan siap menjaga netralitas TNI selama tahun politik 2019.
"Yang penting netralistas dan soliditas yang kita jaga, itu saja," kata Hadi seusai menerima Anggota Komisi I DPR di rumah dinasnya di Jalan Rajawali Timur, Kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2017).
Saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu (6/12), dia juga menyampaikan netralitas TNI dalam politik. "Saya sampaikan visi misi di antaranya tetap kita akan menjaga soliditas tentunya itu yang akan saya jaga dan netralitas. Jadi kuncinya dua itu," kata Hadi.
Hadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara, juga menyinggung tantangan yang harus dihadapi TNI pada masa mendatang dan menyesuaikan rencana strategis dengan perkembangan tantangan.?
"Tantangan ke depan? Kita tetap pada rencana-rencana yang telah disusun. Contohnya Renstra, semua kita akan ikut itu. Renstra juga bicara soal peningkatan kekuatan, pembinaan kemampuan dan strategi penggelaran dan kita akan sinkronkan dengan rencana pembangunan nasional," tambah Hadi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan siang ini DPR akan menggelar sidang paripurna, salah satunya memutuskan sikap DPR mengenai pencalonan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
"Setelah ada persetujuan dari semua fraksi, pimpinan DPR akan melaporkan ke Istana. Selanjutnya terserah Istana kapan akan dilakukan pelantikan. Kami tinggal menunggu undangannya saja," kata Hasanuddin.
Ia juga menyampaikan tuntutan DPR kepada calon panglima TNI. "Netralitas menjadi tuntutan kita semua. Semua fraksi menuntut netralitas TNI. Pak Hadi pun menyanggupinya," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan Komisi I DPR yakin Hadi tak akan berpolitik praktis.
"Marsekal Hadi Tjahjanto sama kita ketahui sebagai KSAU tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan yang berbau politik atau dekat dengan politik sehingga kita cukup yakin bahwa beliau InsyaAllah tidak akan berpolitik praktis atau pun membantu kelompok politik tertentu," kata Meutya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil