Pak Menteri Ajak Sama-Sama Awasi Dana Desa

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa agar terealisasi dengan benar untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat desa.

"Mudah-mudahan dana desa ini bermanfaat dan terus dikawal oleh masyarakat," kata Eko, saat peresmian Desa Broadband, di Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Ia menuturkan, program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla cukup besar perhatiannya dalam membangun desa di seluruh Indonesia.

Pada anggaran 2017, kata Eko, pemerintah pusat mengalokasi dana desa sebesar Rp127 triliun atau terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Pemerintah sudah memberikan Rp127 triliun, pada 2015 hanya Rp20,68 triliun atau setiap desa dapat Rp300 juta, kemudian naik Rp600 juta," katanya lagi.

Ia menyampaikan, hingga masa tiga tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo anggaran desa terus naik, hingga anggaran tahun 2017 setiap desa mendapatkan Rp800 juta.

Menurut dia, dana untuk desa itu akan terus meningkat apabila penggunaannya benar bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak mendapatkan laporan penyelewengan dana.

"Kalau pengawasannya bagus sama bapak Presiden akan ditambah dananya," katanya lagi.

Dia menyampaikan, apabila dana desa tidak dimanfaatkan dengan benar maka masyarakat dapat melaporkannya ke kepala desa atau Satuan Tugas Dana Desa.

Namun masyarakat juga, kata dia, wajib melindungi kepala desanya apabila ada pihak yang ingin mengkriminalisasikan tentang kesalahan administrasi dana desa.

"Kalau hanya kesalahan administrasi tidak berhak dikriminalisasi," kata Menteri Eko pula.