Pemerintah Siap Dukung Industri Batik Bangkit Kembali

Pemerintah menyatakan siap mendukung upaya industri batik nasional yang kini tengah dilanda kelesuan untuk bangkit kembali. Kelesuan yang diderita industri batik itu antara lain terlihat dari anjloknya pemasaran batik, ditambah sulitnya mencari bahan baku, khususnya bahan tenun sutra dan cat pewarna.?

"Pada 2009, batik diakui UNESCO sebagai identitas bangsa. Itu membangkitkan para pengrajin dan industri batik untuk? terus berinovasi," kata Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih dalam deklarasi APPBI (Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia) di museum Batik, Jakarta, Kamis (20/12/2017).

Hadir dalam acara itu Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, Ketum APPBI Komarudin Kudiya, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Batik Indonesia (YBI) Jultin Ginandjar Kartasasmita, Ketua Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Sendi Dede Yusuf, Ketua Panitia Deklarasi APPBI Romi Oktabirawa, dan Kaunit Pengelola Batik Dinas Pariwisata Jakarta Esti Utami.

Gati menjelaskan, sampai saat ini ada 101 sentra batik di Indonesia, mulai dari Medan sampai Papua. Indonesia masih menjadi market leader ekspor batik, dengan nilai 51,15 juta dolar AS pada 2016. Dengan Jepang, AS, dan Eropa yang menjadi?pasar utama.

Namun, diakuinya akhir-akhir ini penjualan batik turun, khususnya di pasar domestik. "Makanya, saya senang dengan APPBI ini yang kaya akan data.?Saya yakin APPBI akan membantu bangkitnya batik nasional," kata Gati.

Dirjen IKM Kemenperin menjelaskan, pihaknya akan mendirikan material center di Semarang untuk mengatasi kesulitan bahan baku batik. "Nantinya, pengrajin batik akan saya temukan dengan pihak industri agar terjadi link and match dalam pasok bahan baku ini," katanya.

Sementara untuk mengatasi anjloknya pemasaran, Kemenperin akan mengembangkan pemasaran online dengan nama e-smart yang menggandeng perusahaan online besar seperti Tokopedia, Blibli, Belanja.com, Bukalapak, dan Shopee. Kemenperin juga akan membuat film yang memuat utuh seputar batik sehingga berbagai persepsi keliru masyarakat soal batik cap atau printing?bisa diluruskan.

Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram juga menyatakan dukungannya atas terbentuknya APPBI ini. "Kemenkop dan UKM yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan membuat kebijakan, mendukung terbentuknya APPBI ini," katanya.

Menurut Agus Muharram, dalam organisasi APPBI ada kata kunci, yaitu pengrajin dan pengusaha bersatu dalam satu wadah asosiasi. "Artinya, bukan hanya pengusaha saja, kan banyak sekarang asosiasi yang anggota hanya pengusaha sementara pengrajinnya ada yang hanya menyuplai produknya dengan harga yang ditentukan oleh pengusaha," katanya.

Dengan bergabungnya pengusaha dan pengrajin dalam satu wadah maka keduanya bisa disinergikan. Artinya, ada yang berproduksi, dalam hal ini pengrajin, dan ada yang memasarkannya sehingga pemasaran batik bisa dilakukan secara masif, lebih terintegrasi, terkoordinasi, dan berdaya saing.

Kolaborasi pengrajin dan pengusaha, juga bisa meluruskan pemahaman yang salah terhadap batik-batik seperti printing, yang sebenarnya bisa dikatakan bukan batik. Adanya APPBI juga bisa menjadi wadah pengrajin dalam mengembangkan desain-desain baru sesuai tuntutan pasar dan perkembangan zaman.