Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pelindo III Duduki Ranking 4 Sebagai BUMN Informatif

        Pelindo III Duduki Ranking 4 Sebagai BUMN Informatif Kredit Foto: Mochamad Ali Topan
        Warta Ekonomi, Surabaya -

        PT Pelindo III (Persero) kembali terpilih menjadi salah satu dari 10 badan usaha?milik negara (BUMN) informatif versi Komisi Informasi Pusat (KIP). Pelindo III menduduki peringkat empat dalam jajaran BUMN paling informatif.

        Direktur Utama IGN Askhara Danadiputra mengatakan Pelindo III memiliki komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan upaya dan kerja keras banyak pihak.

        "Saya sangat berterima kasih kepada tim keterbukaan informasi publik di Pelindo III sehingga Pelindo III bisa berprestasi. Jangan berpuas diri atas prestasi yang diraih saat ini, pertahankan bahkan tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi," kata pria yang sering disapa Ari Askhara ini di Surabaya, Senin (25/12/2017).

        Sementara itu, Human Capital and General Affair Pelindo III Toto Heliyanto menyatakan?pihaknya cukup bangga dengan predikat yang diperoleh tahun ini sebagai perusahaan pelat merah yang terbuka dalam memberikan informasi pada publik.

        "Kami nomor VI keterbukaan informasi kategori BUMN. Artinya, meskipun ada yang harus kami tingkatkan namun setidaknya peringkat tersebut sudah cukup baik," ungkap Toto.

        Toto menambahkan, jika Pelindo III selalu berusaha tunduk terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Bagi Pelindo III, melaksanakan perintah undang-undang menjadi suatu kewajiban melihat statusnya yang merupakan perusahaan milik negara.

        "Keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan terkait dengan good corporate governance (GCG) dan kami merupakan BUMN yang taat pada aturan," tegasnya.

        Perlu diketahui, tahun ini Komisi Informasi Pusat memberikan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap 400 badan publik dengan tujuh kategori yakni kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, BUMN, partai politik, dan perguruan tinggi negeri.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Mochamad Ali Topan
        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: