Presiden Joko Widodo menegaskan kemitraan ASEAN dan Australia saling menguntungkan, termasuk di bidang perdagangan.
"Kemitraan ASEAN-Australia harus dapat menjadi contoh kerja sama ekonomi dapat saling menguntungkan, menjadi contoh sebuah kemitraan yang membawa kebaikan bagi dunia," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidatonya dalam sidang pleno ASEAN-Australia Special Summit di International Convention Centre (ICC), Sydney, Minggu (18/3).
Kerja sama ekonomi ASEAN-Australia disebut Presiden memiliki nilai strategis. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pun menjadi perjanjian paling maju bagi ASEAN.
"Kita catat bahwa ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement memiliki tingkat liberalisasi barang rata-rata 93,5 persen," ungkap Presiden.
Karenanya, ASEAN-Australia harus menjadi lokomotif sistem perdagangan bebas yang terbuka dan adil di kawasan dan dipertegas di kawasan yang lebih luas.
"Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement?(RCEP) adalah pertaruhan komitmen kita terhadap sistem perdagangan multilateral di kawasan yang saling menguntungkan semua pihak. Saya ulangi, kemitraan yang menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, kita harus kuatkan komitmen untuk menyelesaikan perundingan RCEP di tahun 2018 ini," tambah Presiden.
Menurut Presiden, RCEP dapat menjadi pakta perdagangan bebas terbesar dunia. RCEP mewakili hampir setengah populasi dunia, 31,6 persen dari Produk Domestik Bruto global dan 28,5 persen dari perdagangan dunia.
"Tentu dalam sebuah kesepakatan tidak semua yang kita inginkan dapat kita capai. Inilah sesungguhnya makna dari kerja sama, pendekatan win-win?dan bukan zero-sum," lanjut Presiden.
Di saat yang sama, lanjut Kepala Negara, RCEP akan menjadi antitesa gerakan proteksionisme global. "Ke depan ASEAN-Australia harus terus menjadi jangkar bagi sistem perdagangan bebas yang terbuka dan adil demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita di kawasan," tegas Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi antara lain Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekreteris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (FNH/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fauziah Nurul Hidayah