Dulu Algojo Paling Beringas, Jokowi Disebut Marah Eks Jampidsus Merapat ke Prabowo

Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus memunculkan beragam analisis.

Salah satunya datang dari praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Candra yang menduga perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi dinamika politik.

Dalam pandangannya, penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka diduga berkaitan dengan sejumlah perkara yang belakangan disebut menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sekaligus isu pergantian Jaksa Agung yang tengah menjadi perhatian publik.

“Kasus Pertamina, seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) bilang di di hadapan persidangan bahwa kalau berani pak hakim panggil Pak Jokowi. Satu. Kedua, kasus Nadiem,” kata Sri Radjasa dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV beberapa waktu lalu.

Menurut Radjasa, dalam dua perkara tersebut nama Jokowi ikut terseret. Ia kemudian menduga hal itu memunculkan keresahan atau bahkan kemarahan karena Febrie dinilai mulai menggeser loyalitas politiknya ke Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kasus Mega Korupsi Eks Jampidsus Bisa Bikin Impian Prabowo Kacau Balau

Radjasa juga mengaitkan situasi itu dengan proses pencarian sosok pengganti Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia mengklaim Febrie sempat dipanggil Prabowo terkait jabatan tersebut.

Karena itu, menurut analisisnya, muncul dugaan bahwa penetapan Febrie sebagai tersangka tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik.

“Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029, kan gitu. Nah, di situ sampel persoalannya,” ujar Radjasa.

Meski demikian, Radjasa menegaskan dirinya tidak mempersoalkan langkah aparat penegak hukum apabila memang ditemukan bukti adanya tindak pidana. Namun ia mengingatkan agar proses hukum tidak dipengaruhi kepentingan politik.

Ia juga menyoroti posisi Febrie pada masa lalu yang kerap disebut dekat dengan Jokowi. Bahkan, menurutnya, Febrie pernah menjadi algojo paling beringas dalam menangani sejumlah perkara besar.

Radjasa menyinggung penanganan kasus Asabri dan Jiwasraya yang menurutnya saat itu sarat nuansa politik. Ia mengklaim kedua perkara tersebut berkaitan dengan upaya pengambilalihan Partai Golkar oleh Jokowi, di mana nama mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie sempat disebut.

Meski menilai tindakan Febrie tetap harus diproses apabila terbukti melanggar hukum, Radjasa meminta agar perkara tersebut tidak dipolitisasi sehingga hasil akhirnya tetap memenuhi harapan publik.

Baca Juga: Eks Jampidsus Tak Kunjung Ditahan, Kejagung: Kita Pelajari Dulu Semua

Lebih jauh, ia juga berpendapat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan lama. Menurutnya, sejumlah keputusan strategis, termasuk terkait posisi Jaksa Agung, masih dipengaruhi dinamika politik tersebut.

Radjasa menduga, jika dahulu Febrie menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik Jokowi, kini justru ia menjadi sasaran kelompok yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan.

"Inilah yang dinamakan politik saling sandera. Lebih jauh lagi, menurut Mahfud MD (bekas Menkopolhukam), ini adalah yang mafia hukum sesungguhnya. Ini mafia hukum sesungguhnya sehingga persoalan kejahatan kerah putih tidak pernah terungkap secara jelas,” kata Radjasa.