Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengusulkan pemmerintah sebaiknya tidak menggunakan sistem pencadangan beras dan untuk menjaga kualitas beras maka beras serapan Bulog sebaiknya langsung didistribusikan.
"Hal ini sangat baik untuk menjaga kualitas beras dan menjaga kestabilan harga," kata peneliti CIPS Novani Karina Saputri dalam rilis, Jumat (29/6/2018).
Menurut dia, dengan menggunakan sistem "in-out" seperti ini, pemerintah justru akan semakin mudah mendata beras hasil produksi petani dan mendata jumlah beras yang sudah didistribusikan.
Ia berpendapat bahwa konsep Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak efektif menjaga kestabilan harga di tengah masyarakat.
"Simpang siurnya jumlah cadangan beras membuat kualitas beras tersebut menurun karena terlalu lama ditimbun di gudang. Cadangan beras justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti munculnya kartel," ucapnya.
Sedangkan untuk menjaga jumlah persediaan dan mengkontrol harga, ujar Novani, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan melalui mekanisme impor tanpa harus mengendapkannya dalam bentuk cadangan Ia juga berpendapat bahwa selama ini kerap dihadapkan dengan permasalahan terkait informasi yang simpang siur soal jumlah cadangan beras.
"Karena itu, pencadangan beras jadi tidak efektif. Sistem in-out memungkinkan pemerintah bisa mendistribusikan beras dengan kualitas baik pada waktu yang tepat," jelasnya.
Terkait rencana Bulog membuang cadangan beras yang sudah disimpan melebihi empat bulan, Novani mengatakan, pengendapan beras hingga empat bulan seharusnya tidak terjadi.
Ia mengungkapkan, harga beras rata-rata di sepanjang tahun ini lebih tinggi dibandingkan harga beras rata-rata 2017. Mengendapnya beras di saat harga pasar tinggi menjelaskan bahwa operasi pasar yang yang dilakukan Bulog selama ini tidak efisien.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016, beras sebanyak 200.000 ton setara dengan jumlah konsumsi 28.000 orang per bulan dengan nilai rata-rata konsumsi 7,2 kg/bulan.
Novani mengemukakan, cadangan beras digunakan rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: