Disebut Sengaja Mahalkan Harga Beras dari Vietnam, Begini Kata Perum Bulog

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) membantah keterlibatan mereka dalam kasus dugaan penggelembungan harga impor beras dari Vietnam. Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krishna Murti, menyatakan bahwa Bulog tidak memiliki kontrak dengan perusahaan Vietnam, Tanlong Group, pada tahun ini. Bayu juga menjelaskan bahwa Tanlong Group belum memberikan penawaran lelang impor beras pada tahun ini.

Bulog menerapkan sistem lelang terbuka sepanjang tahun 2024 yang memungkinkan semua mitra yang mengikuti lelang dapat melihat pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok. 

"Kami melakukan lelang terbuka di mana pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok bisa terlihat jelas oleh semua peserta lelang, sehingga tidak mungkin kami menggelembungkan harga," kata Bayu. Sistem transparansi ini sesuai dengan rujukan perdagangan internasional.

Baca Juga: Dugaan Penggelembungan Harga Beras Impor, Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK

Tahun ini, Bulog ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengimpor 3,6 juta ton beras. Impor ini bertujuan untuk bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP). 

Selain itu, Bulog sedang bernegosiasi dan mendalami terkait pembengkakan biaya demurrage dengan pihak pelabuhan dan asuransi. Menurut Bayu, proses negosiasi ini akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mengetahui besaran pembengkakan biaya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ini. Namun, dengan adanya klarifikasi dari Bulog, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai isu yang beredar.