Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kemenkop UKM Upayakan Tingkatkan Koperasi Penyalur KUR

        Kemenkop UKM Upayakan Tingkatkan Koperasi Penyalur KUR Kredit Foto: Kemenkop dan UKM
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) terus mengupayakan agar jumlah koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tanah Air terus bertambah. Saat ini baru ada dua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR, yaitu KSP Kospin Jasa di Pekalongan Jawa Tengah dan Kopdit Obor Mas di Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT).

        Demikian dikatakan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Setyowati, dalam sambutannya saat membuka Sosialisasi Program KUR tingkat Provinsi Bali di Swiss Belresort Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (29/6/2018).?

        Menurut Yuana, dalam rangka mempercepat penyaluran KUR, Kemenkop dan UKM terus mendorong koperasi, dalam hal ini KSP, ikut serta sebagai penyalur KUR.

        Untuk saat ini ada sekitar 20 koperasi di Indonesia yang telah terdaftar mengajukan sebagai penyalur KUR ke OJK. Dalam perkembangannya, ada beberapa koperasi yang memiliki peluang besar disetujui atau direkomendasi oleh OJK sebagai penyalur KUR.

        "Sebenarnya sudah ada KSP yang tinggal sedikit lagi semua persyaratannya sebagai penyalur KUR disetujui OJK, tinggal satu tahapan koperasi tersebut bisa salurkan, namun terbentur pada Non Performing Loan? (NPL)-nya," ujar Yuana.

        Dijelaskannya, untuk menjadi penyalur KUR, KSP harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti harus sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR, memiliki sistem online?dengan sistem informasi kredit program, serta melakukan perjanjian dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

        Yuana menambahkan, dari semua persyaratan itu, dari laporan yang diterima Deputi Bidang Pembiayaan, KSP Dana Prima di Bali sudah memenuhi semua ketentuan itu, tetapi permasalahannya hanya belum bisa menyepakati rasio NPL yang ditetapkan OJK yang untuk tahun 2018 ini di bawah 2%.

        Karena itu, menurut Yuana, pihaknya terus berkomunikasi baik dengan Dinas Koperasi Privinsi Bali maupun dengan KSP Dana Prima, agar secepatnya mereka bisa menjadi penyalur KUR.

        "Sangat disayangkan kalau ada KSP yang tidak memanfaatkan kesempatan sebagai penyalur KUR. Karena itu jelas dapat menguntungkan para anggotanya sebagai penerima KUR untuk mengembangkan usaha mereka," tandas Yuana.

        Pemerintah, menurut Yuana, telah menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan meningkatkan target penyaluran KUR tahun ini dari Rp110 triliun menjadi Rp120 triliun.

        Hingga 31 Mei 2018, realisasi penyaluran KUR sebesar Rp57.617 triliun atau sebesar 49,40% dari target yang disalurkan sebesar Rp116,63 triliun kepada 2.201.005 debitur.

        Dengan rincian untuk KUR Mikro Rp36,882 triliun, KUR Kecil Rp20,548 triliun, dan KUR TKI Rp0,186 triliun. Penyaluran tersebut melalui tiga bank terbesar, yakni BRI (Rp40,019 triliun), Bank Mandiri (Rp7,140 triliun), dan BNI (Rp7,886 triliun).

        Sesuai program pemerintah, untuk mendorong percepatan penyaluran KUR telah diambil langkah-langkah, di antaranya menambah jumlah bank penyalur, menambah perusahaan penjamin, mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), termasuk KSP sebagai penyalur KUR.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ning Rahayu
        Editor: Fauziah Nurul Hidayah

        Bagikan Artikel: