Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, realisasi belanja modal pemerintah pusat perlu didorong untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,18-5,4% sesuai APBN 2018.
"Akan lebih mudah mencapai 5,18% dengan catatan ada optimalisasi di belanja modal," kata Eko di Jakarta, Kamis (9/8/2018).
Ia juga menyoroti belanja modal di daerah yang masih sulit untuk dieksekusi, meskipun pencairannya dari pemerintah pusat sudah relatif lebih cepat.
Eko menilai selama ini pemerintah daerah justru lebih banyak membuat belanja yang sifatnya birokratis, seperti menambah pegawai dan administrasi.
Padahal, lanjut dia, realisasi dari belanja modal sendiri akan mempunyai daya dorong ke investasi daerah. Sementara belanja-belanja yang bersifat birokratis hanya akan memberikan dampak minim ke ekonomi daerah.
"Kalau kita lihat per provinsi, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir ini belanja modal daerah itu persentasenya turun, meskipun nilainya naik. Dari segelondongan belanja di APBD, yang digunakan untuk belanja modal trennya menurun," ujar Eko.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lain yang memberi manfaat.
Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.
Realisasi belanja modal pada semester I-2018 mencapai Rp40,75 triliun atau 19,99% dari alokasi pagu APBN 2018.
Angka tersebut mengalami penurunan dari realisasi belanja modal pada periode yang sama pada 2017 yang mencapai Rp47,48 triliun atau 21,14% dari alokasi pagu APBNP 2017.
Realisasi belanja modal semester I-2018 paling tinggi, terutama untuk pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan atau perbaikan peralatan dan mesin.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti