Deloitte: Model Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Makin Berkembang

Perkembangan model pendanaan public private partnership (KPBU) di bidang infrastruktur di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara terus berkembang dan menjadi perhatian para investor global. Setidaknya, saat ini ada 5 model pendanaan infrastruktur yang sudah dijalankan di Indonesia.

Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects menyatakan model pendanaan yang kerap digunakan adalah gabungan userpaid tarif yang digabungkan pemasukan non tarif, diganjel dengan subsidi pemerintah.

Kedua, VGF atau dana talangan apabila ada risiko politik atau keadaan dimana demand gak mencukupi. Ketiga, availability payment dimana pihak swasta membangun dulu, kemudian pemilik aset (PJPK) mencicil per tahun dalam periode konsesi sesuai dengan availability payment dan apabila syarat minimun terpenuhi.

Keempat, kombinasi dari tiga model tersebut. Lalu kelima, kombinasi semua model tersebut plus APBD. Biasnya model pembiayaan ini lebih kompleks apalagi jika semisal pemda hanya memiliki ketersediaan dana 10% dari total kebutuhan, sektor terkait seperti perhubungan atau KAI hanya memiliki ketersediaan 30% sehingga Kemenkeu harus memasukan porsi pinjaman, lewat pembiayaan non apbn (PINA).

"Dalam penyediaan KPBU, selain proses penyiapan demand dan studi konsep awal yang kuat, harus ada exercise model pembiayaan yang komplek tadi karena pasti investor nanyanya kan itu. Di satu sisi PJPK atau pemilik aset/ proyek harus punya skill melakukan exercise karena memang butuh waktu lama. Study demand misal untuk satu rute bagaimana dan sebagainya, best practice memang dilakukan sekali didepan sehingga nanti investor tinggal lakukan validasi atau kalibrasi," kata dia di Jakarta, Rabu (29/8).

Ditambahkan, Indonesia berkepentingan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur demi mencapai posisi 10 besar ekonomi global pada 2030 mendatang. Seperti diketahui, McKensey menaksir perekonomian Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 pada 2030 mendatang.

Untuk itu, perlu strategi nyata dalam pelaksanaan PPP dibutuhkan untuk negara ini. Indonesia perlu fokus pada persiapan proyek, memahami tren yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur, peluang, kendala, peraturan yang memiliki kaitan langsung
dengan investasi infrastruktur.

Berkaitan dengan isu strategis infrastruktur di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 akan mempertemukan CEO, CFO, C-levels, walikota dan pejabat pemerintah untuk membahas dan menemukan solusi infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa lebih cepat.

Acara ini rencananya akan diselenggarakan pada Kamis, 20 September 2018 di Grand Hyatt Jakarta dan membahas isu-isu seperti Isu-isu yang akan dibahas antara lain kualitas persiapan proyek, kejelasan peraturan dan kepastian hukum, perbaikan kapasitas kelembagaan, dan pengamanan terhadap ekonomi biaya tinggi diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek dan pengoperasian aset serta pemeliharaan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.

Ditambahkan, ada kebutuhan yang mendesak untuk mempertemukan para pemimpin di sektor swasta dan pemerintah terkait ekosistem infrastuktur di Indonesia. Pasalnya berbagai rencana pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, seperti SPAM di Siak, Pekanbaru, Panimbang sudah masuk radar investor dan pemain industri dari berbagai negara, termasuk Amerika latin dan Spanyol.

Dengan adanya forum ini, kebijakan terkait infrastuktur di Indonesia dapat dibahas secara menyeluruh sehingga hambatan berbagai proyek infrastruktur saat ini dapat teratasi.

Bernardus menambahkan, dengan lebih dari 2,000 triliun rupiah (US$100-200 miliar) yang dibutuhkan investor swasta untuk membangun infrastruktur hingga 2019, forum ini akan mempertemukan para pelaku dan pembuat kebijakandalam dialog interaktif untuk pengembangan infrastruktur di masa depan.

"Deloitte Infrastructure and Capital Projects sendiri telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknis untuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus," tambah dia.