Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Warga Banyuwangi Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Kenapa ya?

        Warga Banyuwangi Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Kenapa ya? Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
        Warta Ekonomi, Banyuwangi -

        Rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Banyuwangi seperti akan batal diselenggarakan. Hal itu dikarenakan adanya penolakan warga yang menamakan diri Masyarakat Banyuwangi Cinta Damai. Bahkan mengancam membubarkan gerakan itu jika aparat kepolisian memberikan izin.

        Koordinator aksi Masyarakat Banyuwangi Cinta Damai, Hermanto, mengaku aksi itu bukanlah aksi demo melainkan aksi damai menolak digelarnya deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya di Banyuwangi. Hal tersebut didasari dengan adanya kekhawatiran gesekan antarmassa di wilayah itu.

        "Kami tidak unjuk rasa. Teman-teman hanya mendampingi pengiriman surat penolakan kami dalam aksi deklarasi #2019GantiPresiden," katanya di Banyuwangi, Jumat (31/8/2018).

        Dalam gerakan #2019GantiPresiden, lanjutnya, sudah dipastikan akan terjadi penghasutan dan ujaran kebencian. Karena dasar gerakan tersebut merupakan sifat kedengkian. Karennya, ia meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan mediasi antara panitia pelaksana deklarasi #2019GantiPresiden dan massa penolakan aksi deklarasi itu. Sehingga wilayah itu tetap aman dan kondusif dari penghasutan ajang deklarasi.

        "Kalau tetap memaksakan, kami minta ke Polres agar dibuatkan satu panggung untuk diskusi atau debat, ini lebih mengedukasi masyarakat," ujarnya.

        Menurutnya, penyampaian pendapat tidak bisa sebebas-bebasnya. Sebab ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Apalagi beredar kabar kegiatan tersebut akan digelar dengan long march dari Perliman menuju salah satu tempat ibadah di Banyuwangi.

        "Memang sekarang bukan tahapan pemilu. Sehingga wajar jika Bawaslu menyampaikan ini bukan kampanye. Tetapi kegiatan itu sudah mengandung unsur kampanye. Buktinya ganti presiden, mekanisme untuk ganti presiden itu kan ditempuh lewat Pemilu," terangnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Irfan Mualim
        Editor: Irfan Mualim

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: