Tidak akan ada penundaan untuk pemilihan umum yang direncanakan di Thailand untuk 2019, wakil perdana menteri mengatakan pada Rabu (3/10/2018), di tengah kekhawatiran kritikus pemerintah dan oposisi bahwa dapat terjadi penundaan atau pergantian jadwal dalam pemilu.
Pemerintah militer, yang berkuasa setelah kudeta tahun 2014, telah berjanji akan mengadakan pemilihan antara Februari dan Mei tahun depan, menyusul penundaan berulang atas dasar langkah-langkah konstitusional dan legislatif yang dibutuhkan menjelang pemungutan suara.
"Jika Anda bertanya apakah pemilu akan ditunda, hanya orang lain yang mengatakan ini, bukan pemerintah," ungka Prawit Wongsuwan kepada wartawan.
"Kami masih yakin pemilu pada 24 Februari," tuturnya.
Kritik terhadap pemerintah militer, termasuk partai-partai oposisi Thailand, telah menuduh pihaknya dengan sengaja menunda pemungutan suara untuk mengkonsolidasikan basis kekuatannya, dan memastikan pengaruhnya atas politik di luar pemilihan umum.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, (64), yang juga menjabat sebagai panglima militer dan memimpin kudeta pada 2014, telah mengindikasikan dia melihat peran publik untuk dirinya sendiri setelah pemilihan untuk membawa pemerintahan sipil dan mengakhiri lebih dari empat tahun kekuasaan militer.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo
Tag Terkait: