Otonomi Daerah Tak Mampu Tekan Ketimpangan

Tujuh belas tahun sejak diresmikan, pelaksanaan otonomi daerah dinilai belum berjalan sesuai harapan. Bahkan yang terjadi adalah peningkatan ketimpangan. Demikian hasil kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) "Ketimpangan di Era Otonomi" yang dirilis di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Peneliti Indef, Rusli Abdullah mengatakan, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola ekonomi dan keuangan daerah. Adanya kewenangan yang lebih besar yang dimiliki daerah dimaksudkan agar pembangunan ekonomi mampu berjalan optimal.

"Namun sayangnya, sejak otonomi daerah diberlakukan sejak awal 2000 tersebut masih belum tercapai, bahkan terkesan menjauh," kata Rusli.

Lebih lanjut dijelaskannya, memasuki periode implementasi otonomi daerah, ketimpangan yang dicerminkan oleh indeks gini di Indonesia terus meningkat. Meskipun menurun sejak 2015, namun penurunan rasio gini tersebut belum pernah mencapai level angka rasio gini pada awal implementasi otonomi daerah.

"Pada 2004, rasio gini Indonesia berada pada angka 0,32. Pada September 2016, angkanya masih berada di 0,394. Jika demikian, ada yang keliru dengan penerapan otonomi daerah," tambahnya.

Tingginya rasio gini, lanjut dia, mempunyai implikasi pada perekonomian Indonesia, seperti perlambatan penurunan tingkat kemiskinan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.