Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan soal kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan Kemah Kebangsaan Pemuda Islam yang dilakukan pada 2017, Presiden Joko Widodo tidak tahu mengenai adanya masalah keuangan dalam anggaran kegiatan tersebut, meski hadir.
?Acara tersebut memang dihadiri oleh presiden. Tetapi tentunya presiden tidak mengetahui masalah yang berkaitan dengan urusan keuangan sama sekali,? ujarnya di Jakarta, Rabu (28/11).
?Presiden tidak ada kaitan sama sekali dengan penganggaran atau pemanfaatan anggaran tersebut,? lanjutnya.
Ia membenarkan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Meski demikian, Jokowi tidak dalam posisi terlibat atau pun bertanggung jawab sebagai pihak penyelenggara. Sehingga, Pramono meminta siapa pun yang bertugas mengatur anggaran kegiatan tersebut untuk bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan anggaran.
?Anggaran itu dialokasikan oleh Kemenpora. Bagi siapa pun tentunya harus bertanggungjawab menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan apa yang dilakukan,? jelasnya.
Karena itu, ia membantah pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyebut ada upaya kriminalisasi dalam kasus tersebut dan meminta Jokowi untuk tidak diam dan membiarkan kriminalisasi terjadi.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak ada hubungannya dengan politik. Sebab itu ia yakin tidak ada upaya kriminalisasi dalam kasus tersebut.
?Itu kan urusan penegakan hukum biasa. Yang namanya penegakan hukum tidak bermuatan pilihan politik. Jadi tidak ada urusan kriminalisasi sama sekali,? tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim