Rapimnas 2018, Kadin Susun Rekomendasi Pembangunan Ekonomi Nasional

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) kemarin, Rabu (28/11/2018), di Hotel Alila, Solo. Dalam Rapimnas itu, Kadin merumusan sejumlah rekomendasi dunia usaha terhadap pembangunan perekonomian nasional.

Pertama, rekomendasi Rapimnas Kadin 2018 untuk meningkatkan ekspor, antara lain perlu mendorong para eksportir untuk mengekspor produk-produk olahan yang berasal dari industri manufaktur, melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta memberikan insentif kepada para pelaku industri.

"Dalam kaitan ini pemerintah diharapkan bisa menjadikan ekspor lebih atraktif. Untuk mendorong ekspor, pemerintah juga perlu memberikan insentif berupa pemotongan bea masuk untuk produk-produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong atau mesin-mesin untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor," tulis Kadin dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Selanjutnya, rekomendasi guna mendorong pembangunan industri yang berdaya saing,?ialah pembangunan infrastruktur untuk kawasan-kawasan industri?sebaiknya diberikan prioritas dan difasilitasi dengan berbagai insentif, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk industri. Selain itu, pemerintah harus mendorong upaya menurunkan biaya logistik yang masih tinggi.

Kadin juga mendorong pemerintah untuk dapat membentuk lembaga pembiayaan industri, sehingga sektor industri bisa memperoleh pembiayaan yang murah dengan jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri.

Pemerintah pusat pun diminta mendorong pemerintah daerah untuk lebih ramah terhadap dunia usaha dengan menghilangkan berbagai bentuk pungutan bersifat kontraproduktif dan memberatkan dunia usaha. Kadin juga berharap pelaksanaan kebijakan TKDN bisa lebih dioptimalkan, terutama di daerah-daerah.

"Kadin mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan, khususnya dalam kaitan pendidikan dan pelatihan vokasional agar kualitas SDM yang dihasilkan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri."

Sementara rekomendasi Rapimnas mengenai pembangunan ekonomi berkeadilan,?yakni pemerintah diharapkan?bisa mengambil kebijakan afirmatif untuk mendorong kepemilikan lahan menjadi lebih merata dengan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah bawah.

"Dalam hal itu, pemerintah perlu mendorong kerja sama antarpenguasa lahan besar dengan pelaku menengah bawah melalui sistem anak asuh, inti plasma, atau pun program lain. Kemudian, pemerintah perlu mengambil kebijakan afimatif?untuk memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar, keuangan, teknologi dan inovasi, dan sumber daya manusia kompeten."

Saat ini, menurut Kadin, pemerintah?seharunya?dapat mendorong lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, untuk membuka dan memberikan akses keuangan kepada UMKM. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah untuk lebih memanfaatkan program pemerintah mengenai pemanfaatan e-commerce untuk UMKM.

Dalam rumusan rekomendasi Rapimnas yang diserahkan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo itu disebutkan, Kadin menilai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan hanya bisa diciptakan jika kualitas dan kompetensi SDM memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, sehingga dalam hubungan ini pemerintah dan dunia usaha dapat mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja industri yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.