5 Strategi Pemerintah Biayai Utang APBN 2019

Pemerintah telah menyusun strategi pemenuhan pembiayaan utang APBN 2019 yang komprehensif dan bersifat hati-hati (prudent). Dalam APBN 2019, pembiayaan utang neto ditetapkan sebesar Rp359,25 triliun, menurun dibandingkan angka APBN 2018 sebesar Rp399,18 triliun.

Pembiayaan tersebut direncanakan akan dipenuhi dari utang dalam denominasi valuta asing (valas) dan denominasi rupiah, baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman.

Adapun penerbitan SBN secara bruto untuk 2019 mencapai Rp825,70 triliun, menurun dibandingkan target APBN 2018 sebesar Rp856,49 triliun. Demikian pula dengan SBN secara neto untuk 2019 yang ditargetkan sebesar Rp388,96 triliun, menurun dibandingkan target APBN 2018 sebesar Rp414,52 triliun.

Berdasar rilis yang diterbitkan Kementerian Keuangan, kebutuhan pembiayaan 2019 ini akan dipenuhi melalui, di antaranya:

1. Lelang Surat Utang Negara (SUN) dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), masing-masing akan diadakan sebanyak 24 kali.

2. Mekanisme non-lelang yang akan dilakukan melalui metode bookbuilding untuk penerbitan SBN ritel dan SBN dengan metode Private Placement berada dalam kisaran 22-24% dari SBN bruto.

3. Penerbitan SBN valas yang direncanakan di kisaran 14-17% dari SBN bruto serta dapat disesuaikan dengan potensi sumber pembiayaan lain dan kebutuhan pembiayaan. SBN valas akan diterbitkan sebagai komplementer untuk menghindari crowding out di pasar domestik, serta menjaga keberadaan di pasar modal internasional.

4. Fleksibilitas pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan APBN yang tetap dijalankan pemerintah guna mengantisipasi kondisi pasar keuangan yang cenderung rentan. Komposisi SUN (70-75% dari SBN bruto) dan SBSN (25-30% dari SBN bruto) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

5. Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri yang berfungsi sebagai pelengkap, baik dalam bentuk pinjaman program maupun proyek. Pada 2019, Indonesia akan mendapat bantuan pinjaman dari beberapa mitra lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, yang ditujukan untuk pembangunan daerah terkena bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah.

"Strategi di atas dilandasi oleh kebijakan pembiayaan utang yang diarahkan pada pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan akuntabel. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB pada level yang aman, memanfaatkan utang untuk kegiatan yang produktif, menjaga komposisi utang dalam batas yang terkendali, dan menjaga solvabilitas," jelas Kemenkeu.