Tantangan Kehumasan di Tengah Disrupsi Teknologi

Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015, Kemenkominfo bertugas mengoordinasikan peran humas pemerintahan, termasuk menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi. Government Public Relations (GPR) harus dapat membangun citra positif bangsa di dunia internasional. Namun, di era digital ini, humas pemerintahan juga harus menyampaikan klarifikasi terhadap sebuah isu.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan, informasi di Indonesia kini bersifat dinamis sehingga GPR dan jajaran praktisi humas harus menghadapi tsunami informasi.

"Dalam 1 menit, di Facebook ada 3,3 juta informasi yang beredar, sedangkan di WA, ada 29 juta informasi tiap menitnya. Itu artinya tsunami informasi. Berapa persen informasi yang diproduksi oleh humas?" tanya Niken di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pada Revolusi Industri 4.0 berisiko tergantikan dengan mesin yang saling berkomunikasi. Alat komunikasinya pun semakin beragam, seperti alat publikasi, cerita visual, pemasaran, dan influencer.

"PR sangat erat berkaitan dengan komunikasi. Pada komunikasi 4.0, banyak pekerjaan yang bisa digantikan dengan mesin, mereka pun bisa saling berkomunikasi," tambah Niken.

Cara masyarakat dalam memperoleh informasi pun bertransformasi. Terdapat pergeseran sumber informasi dari media morfosis dari media mainstream ke media sosial.

"Melalui perkembangan TIK, masyarakat bebas beropini, menilai, dan memilih. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Mereka kini cenderung memperoleh informasi setiap saat melalui gawai," ujar Niken.

Oleh karena itu, kini kita memasuki era post truth, di mana banyak data dan informasi valid yang tertutup oleh hoax di dunia maya, khususnya di media sosial. Menurutnya, humas harus bisa membuat konten positif di media sosial.

"Kalau orang baik diam, maka orang yang memiliki niat buruk dan semangat menyebarkan hal negatif, akan mendominasi dunia maya kita. Karena itu, humas indonesia, selain melakukan kegiatan tatap muka, tapi harus banyak mengisi ruang kosong di media sosial.

Sinergi berbagai praktisi humas, baik humas pemerintahan dan swasta dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan begitu, pekerjaan mereka dalam membangun citra positif stake holders tidak akan terdisrupsi teknologi AI.