Tarif Transportasi Udara Melambung, Bagaimana Dampaknya pada Ekspor Perikanan?

Pada tahun 2019 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menginisiasi hub logistik untuk ekspor ikan dari Timur Indonesia via udara bertempat di Makassar. KKP menggandeng stakeholder lain diantaranya dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan.

Direktur Jenderal PDSPKP, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rifky Effendy Hardijanto, menyatakan semua pihak sepakat untuk meningkatkan sarana prasarana untuk distribusi ikan (run way, gudang, penambahan pesawat, dan lain-lain) pada titik daerah produksi dan hub logistik ikan.

"Transportasi udara dinilai sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak, namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara diketahui bahwa tingkat kenaikan biaya transportasi udara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 (Januari) rata-rata mencapai 183%," kata Rifky dia dalam keterangan tertulis, Kamis (14/2/2019).

Rifky menambahkan, terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pihak maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya cargo yaitu kenaikan biaya avtur sebesar 40% dan pelemahan kurs rupiah hingga 14%.

"Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha/ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20%," ia menjelaskan.

Baca Juga: Sri Mulyani Upayakan PPN Avtur Setara dengan Negara Lain

Ditambahkan, dalam koordinasi tersebut, Garuda Indonesia menyampaikan telah mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon.

"Para pelaku usaha dari Bali, Mimika dan Ambon telah sepakat melakukan kerjasama pengiriman komoditas ekspor (udang) dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerjasama para pihak dalam distribusi hasil perikanan," Rifky menambahkan.

Berdasarkan keterangan, terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan tiga langkah yang akan dilakukan yaitu Jangka pendek melalui bedah cost structure penerbangan (Kementerian Koordinator Perekonomian diminta sebagai lead), konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerjasama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman; Jangka menengah dengan mendorong ekspor langsung dari Kawasan Timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling; dan Jangka Panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan.

Lebih lanjut Rifky mengatakan, jasa logistik sejatinya bertujuan untuk mengatasi kendala jarak, merajut kesatuan wilayah dan meningkatkan nilai tambah suatu produk, dan bidang ini memainkan peran yang penting dalam sebuah bisnis.

"Terlebih saat ini, penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50% dari total ikan yang didistribusikan," pungkasnya.

Baca Juga: KKP Jajaki Penambahan Investasi Perikanan dari Jepang