Kredit Foto: Antara/Rivan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding meminta kepada Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk tidak menjadikan rakyat sebagai tamennya atas kepemilikan ratusan ribu hektar lahan.
Lanjutnya, ia mempertanyakan cara cara perolehan tanah tersebut. "Bagimana anda bicara rakyat-rakyat miskin soal Pasal 33 (UUD 1945) tapi anda sendiri kuasai ratusan ribu hektar sendiri. Enggak ada konsep redustribusi aset di sana dan harus kita tanyakan aset 220 (hektar) 120 (hektar) itu memperolehnya caranya bagaimana, pada saat kapan, apakah sudah bayar pajak, lalu aset itu selama ini digunakan untuk apa saja," katanya kepada wartawan, Senin (18/2/2019).
Ia juga kembali mempertanyakan apakah aset ratusan ribu hektar Prabowo masuk ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sambungnya, hal ini dapat menjadi tolak ukur transparansi pejabat publik terkait kepemilikan aset mereka.
Selain itu, ia juga meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, untuk tidak melempar isu untuk mengecoh masyarakat.
"Harta kekayaan itu harus dilaporkan dalam LHKPN. Publik jangan terkecoh, jangan ikut genderang permainan BPN," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil