Moeldoko: Jangan Korbankan Prajurit TNI

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, mengatakan ada pertimbangan implikasi politik luar negeri dalam menaikkan status penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Namun jangan sampai pertimbangan tersebut membuat prajurit TNI menjadi korban.

"Ya memang ada mempertimbangkan implikasi politik luar negeri, tapi jangan sampai pembatasan itu mengobankan prajurit (TNI)," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Baca Juga: Moeldoko Usul, Nama KKB Papua Diganti

Ia mengingatkan, banyaknya prajurit TNI yang gugur akibat serangan KKB Papua. Bahkan kemarin, Kamis (7/3/2019), 3 prajurit TNI gugur dalam serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua.

"Berapa prajurit jadi korban, beberapa waktu lalu korban, sekarang korban lagi. Nah ini perlu ada sikap baru yang perlu dikonsultasikan, pasti melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menlu, (Menteri) Pertanahanan, Menkopolhukam dan seterusnya," jelasnya.

Baca Juga: Kronologi Penyerangan KKB di Nduga yang Tewaskan 3 Prajurit TNI

Sebelumnya, Moeldoko ingin agar nama kelompok kriminal bersenjata dipertegas menjadi kelompok separatis. Pemberian nama kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua.

"Saya dulu sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis ya kelompok separatis sehingga status operasinya ditingkatkan," terangnya.