Bappenas Dorong Daerah Punya Strategi Antisipasi Perubahan Iklim

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan perkotaan penting untuk mengantisipasi perubahan iklim dan bencana. Untuk mengantisipasi perubahan iklim, Indonesia memiliki rencana aksi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Semua provinsi wajib membuat rencana aksi lokal dengan strategi mitigasi dan adaptasi.

"Sebagian besar pemerintah daerah memiliki rencana aksi daerah untuk penurunan emisi GRK. Beberapa di antaranya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak perubahan iklim, misalnya Semarang melakukan normalisasi sungai-sungai besarnya untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan dan kenaikan permukaan laut," jelas Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/3/2019).

Mantan menteri keuangan itu mengatakan, saat ini, Indonesia sedang dalam proses mengembangkan kebijakan perkotaan nasional yang sejalan dengan visi kota berkelanjutan 2045. Lima misi dari kebijakan perkotaan nasional ini adalah pertama, pembangunan perkotaan nasional yang seimbang dan merata antarwilayah. Kedua, kota layak huni dan inklusif dengan budaya perkotaan progresif.

Baca Juga: Perubahan Iklim Ternyata Jadi Tantangan bagi Pengolahan SDA

Berikutnya, kota kompetitif dan makmur yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keempat, kota hijau dan tangguh yang mampu mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim, dan kelima pemerintahan kota yang akuntabel dan transparan yang memanfaatkan peluang positif dari transformasi digital.

Untuk menciptakan kawasan perkotaan berkelanjutan dan efisien, lanjut Bambang, dibutuhkan layanan publik perkotaan yang cepat. Pemanfaatan big data menjadi suatu keniscayaan untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta mendesain layanan publik yang lebih baik di masa depan.

"Transformasi digital diperlukan tidak hanya untuk mempercepat layanan publik di perkotaan, tetapi juga untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi dan kolaborasi di antara para pelaku, serta menciptakan inklusivitas dan akuntabilitas layanan publik di masa depan," ujarnya.

Ia memberikan contoh salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan konsep transformasi digital adalah Makassar. Dengan program Sombere Makassar dan kota pintar, dokter dapat dipanggil ke rumah masyarakat untuk melakukan perawatan kesehatan sesuai kebutuhan.

Baca Juga: Bahu-Membahu Mitigasi Perubahan Iklim