Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Fadli Zon Tak Langsung Percaya dengan Lembaga Survei...

        Fadli Zon Tak Langsung Percaya dengan Lembaga Survei... Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sejumlah lembaga survei di Indonesia menempatkan kandidat petahana, Jokowi-Ma'ruf akan memenangkan Pilpres 2019. Terbaru, Charta Politika merilis hasil survei bahwa pasangan nomor 01 itu diprediksi mendapatkan 53,6% dan 35,4% untuk kubu 02.

        Namun, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan perlunya mendedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan. Terlebih di era informasi saat ini.

        "Metodologi ini sudah kuno, dengan begitu melimpah ruahnya informasi yang luar biasa, tidak ada lagi dominasi informasi," terang Fadli di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

        Baca Juga: LIPI Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Hasil Survei Jokowi dan Prabowo

        Politikus Partai Gerindra ini memaparkan sosial media kini bisa menjadi informasi alternatif yang luar biasa dengan kecepatannya. Fadli mencontohkan, ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 silam. Kala itu, Donald Trump diprediksi kalah oleh hampir semua lembaga survei.?

        "Bahkan New York Times mengatakan Hillary Clinton menang 85%, Donald Trump hanya dikasih 15%, ternyata Donald Trump yang menang," sambungnya.

        Situasi serupa juga terjadi ketika di Pilgub DKI Jakarta, sejumlah hasil survei menempatkan kandidat petahana sebagai pemenang. Namun saat pencoblosan, petahana justru tumbang.

        Hal lain yang juga patut dikritisi ialah peran lembaga survei yang mestinya independen dan transparan, justru tak tergambarkan di Indonesia. Bahkan, Fadli menilai lembaga survei terkesan menjadi alat kampanye. Menurutnya, lembaga survei dan lembaga konsunsultan politik dalah dua hal yang berbeda.?

        Baca Juga: Hasil Survei, Jokowi Menang Banyak dari Prabowo, Lihat Ini

        "Kalau lembaga survei berhimpit dengan konsultan politik maka akan ada conflict of interest, dia akan menjadikan survei itu sebagai alat propaganda, alat kampanye dari yang membayar dia sebagai konsultan politik," tandasnya.

        Partner Sindikasi Konten: Sindonews

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: