Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jelang Pemilu, Netralitas ASN Pemprov Jabar Tercoreng

        Jelang Pemilu, Netralitas ASN Pemprov Jabar Tercoreng Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
        Warta Ekonomi, Bandung -

        Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tercoreng. Pasalnya, ada dugaan upaya penggiringan ASN terkait Pemilu Legislatif 2019.

        Menurut sumber yang merupakan salah seorang ASN di Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Barat, dirinya dan hampir seluruh ASN lainnya di biro tersebut diarahkan untuk memilih salah satu calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Perindo.

        Sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu menyebutkan, ASN di Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Barat diundang untuk menghadiri silaturahmi di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Selasa (16/4/2019). Kegiatan silaturahmi dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Hermansyah.

        Baca Juga: Oh Ini Kekhawatiran Bang Fadli di Masa Tenang Pemilu

        Tak berselang lama kemudian, Hermansyah langsung mengenalkan calon anggota DPR RI dari Partai Perindo yang bernama Herni Herdiani. "Dikasih kartu nama (calon anggota legislatif tersebut), di belakangnya ada kalender (2019)," kata narasumber tersebut.

        Baca Juga: Tim Jokowi Bentuk Satgas, Yakni....

        Pengumpulan aparatur negara yang dikemas agenda silaturahmi inipun dibenarkan oleh salah seorang ASN lainnya. "Iya, setelah masuk ke ruangan, hanya untuk mengenalkan caleg itu saja," tegasnya.

        Kejadian ini sangat disayangkan di tengah-tengah tekad Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) yang ingin menjaga netralitas ASN-nya pada pemilu 2019 ini. Emil mengatakan, netralitas ASN menjadi keharusan dalam setiap ajang demokrasi.

        Meski memiliki hak politik, aparatur sipil negara itu harus menyampaikan dengan cara-cara yang baik yang tidak melanggar aturan. "Dari dulu, gubernur, ASN harus netral, tapi masing-masing punya hak politik yang disampaikan dengan cara baik," ujarnya.

        Disinggung adanya instruksi kepada ASN untuk menjaga netralitas, Emil memastikan hal itu sudah disampaikannya. "Sudah dilakukan Pak Sekda secara umum, secara administrasi," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Saepulloh
        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: