Bawaslu Jabar Temukan 16 Kasus ASN Terlibat Politik Praktis

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat telah menemukan sekitar 16 kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis dalam ajang Pileg dan Pilpres 2019.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menjelaskan dalam membangun kualitas Pemilu yang berintegritas membutuhkan peran semua pihak bagaimana kontestan Pemilu harus secara konsisten berkomitmen untuk membangun arus konstentasi yang adil.

Selain itu, stakeholder Pemilu juga untuk tidak mengambil peran dengan menguntungkan salah satu pihak. Misalnya, keterlibatan ASN yang kini tengah ditangani Bawaslu seperti melakukan mobilisasi, menunjukan sikap atau tindakan keberpihakan.

"Kita sudah lakukan upaya penindakan atas kasus tersebut dan sudah diteruskan ke Komisi ASN," tegasnya kepada wartawan di Bandung, Rabu (29/5/2019).

Baca Juga: Ada 72% ASN Pilih Prabowo? KASN Bertindak

Meskipun di tengah panasnya suhu politik yang sempat terjadi, namun Bawaslu Jabar menilai Pemilu pertama yang dilakukan secara serentak ini masih berjalan demokratis. Hal itu terbukti, dengan meningkatnya jumlah partisipasi Pemilu pada Pileg dan Pulpres dibandingkan Pilkada.

"Parameternya angka partisipasi pemilih meningkat dari 73% di Pilkada menjasi 79% di ajang Pileg dan Pilpres 2019. Ini salah satu capaian positif Bawaslu Jabar," jelasnya.

Abdullah mengaku selama ini pihaknya tidak menemukan permasalahan yang berat. Misalnya, peserta pemilu ketika dilakukan rekapitulasi atau penghitungan suara rerata menerima hasil Pemilu.

Baca Juga: Jika Bandel, Anies Bakal Sanksi PNS Pemprov DKI yang Mudik Pakai Mobil Dinas

"Masyarakat menyadari bahwa proses Pemilu relatif terkawal," ujarnya.

Selain itu, Abdullah juga menilai pondasi demokrasi berjalan cukup baik sehingga menjadi modal dasar untuk membangun kualitas demokrasi yang lebih baik lagi.?

Meski demikian diperlukan catatan evaluasi demokrasi atas teknis penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut.?

"Apakah konsep Pemilu semacam ini akan tetap dipertahankan dengan melihat konsistensinya misalnya beban kerja yang tidak ringan kemudian efek pada konstetasinya seperti keseimbangan antara Pileg dan Pilpres dibarengkan dengan lima jenis pelaksanaan semacam ini," pungkasnya.